Dilaporkan ke KPK, Anies Baswedan: Harap Sabar, Ini Ujian

Reporter

Jumat, 10 Maret 2017 18:17 WIB

Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkampanye di Pegangsaan, Jakarta Pusat. MARIA FRANSISCA

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap laporan terhadap dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan penyelewengan dana Frankfurt Book Fair sebagai ujian.

Menurut Anies Baswedan, soal dia dilaporkan ke KPK, itu hanya sekedar lucu-lucuan selama Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta berlangsung. "Selalu ada yang meriah-meriah begini, jadi harap sabar, ini ujian," ujar Anies di kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 10 Maret 2017.

Berita terkait: Dana Frankfurt Book Fair, Anies Baswedan Dilaporkan ke KPK


Anies mengaku tidak tahu dirinya dilaporkan ke KPK terkait kasus apa. "Hari gini, gitu ya, mau pilkada muncul laporan-laporan yang macam-macam. Biar deh yang menjelaskan yang lapor," ucapnya.

Saat ditanya soal laporan tersebut terkait dengan dana persiapan keikutsertaan Indonesia dalam Frankfurt Book Fair 2015, Anies tak mau berkomentar banyak. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan bahwa anggaran di kementerian dilihat dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk dugaan korupsi, kata dia, jangan dilihat dari ukurannya tetapi korupsinya di mana. "Kadang-kadang kita melihat ukurannya saja, bukan kegiatannya," kata dia. Ia menambahkan, apabila ada masalah, BPK akan melaporkannya terlebih dahulu. "Kalau BPK enggak ada laporan terus dari mana ya laporannya? Saya juga enggak tahu tuh."

Baca: Kata Goenawan Mohamad: Frankfurt Book Fair Proyek Sekali Seumur Hidup

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan saat ini pihaknya masih menelaah laporan terkait Anies. "Kami telaah dan kami lihat apa ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak," ujar Febri, di gedung KPK, Jumat, 10 Maret 2017.

Kamis, 9 Maret 2017, KPK menerima laporan dari Direktur Eksekutif Government Againts Corruption and Discrimination (GACD) Andar Mangatas Situmorang. Febri memastikan laporan terhadap Anies akan diperlakukan sama dengan laporan-laporan lain yang masuk. Sebab, KPK tidak boleh memilah semua laporan yang masuk. Namun, tidak semua laporan yang masuk merupakan tidak pidana korupsi. Bisa jadi laporan tentang tindak pidana korupsi tetapi bukan kewenangan KPK.

AMMY HETHARIA | DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

1 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

3 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

5 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

17 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

18 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

20 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

20 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

21 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

23 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya