Ketua DPR Setya Novanto saat berkunjung ke kantor Tempo Media Grup, Jakarta, 8 Maret 2017. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan memiliki bukti keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). "Oh, pasti (punya bukti). Setiap kalimat dalam surat dakwaan kami sudah mengkonfirmasi dengan minimal dua alat bukti," kata jaksa Irene Putri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 9 Maret 2017.
Nama Setya disebut-sebut bersama dua terdakwa korupsi KTP elektronik memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga menyebabkan negara rugi Rp 2,3 triliun.Dalam surat dakwaan jaksa, Setya disebut turut mengatur agar Komisi II menyetujui anggaran untuk proyek e-KTP. Ia juga menerima uang sebesar 11 persen dari total nilai proyek Rp 5,9 triliun atau Rp 547 miliar.
Setya Novanto membantah tudingan itu. "Demi Allah. Demi Tuhan tidak," ujarnya sambil mengangkat dua jari tangannya.
Irene tak terpengaruh bantahan Setya. Ia menegaskan bahwa uang yang disebut dalam dakwaan telah selesai didistribusikan. "Jadi, kalau misal ada pihak membantah, silakan. Tapi kami punya alat bukti lain," tuturnya.
Irene menjelaskan, peran Setya dalam megakorupsi ini bermula saat pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong beserta mantan Direktur Jenderal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Sugiharto, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni meminta Setya mendukung pengadaan proyek KTP elektronik. "Setya berjanji akan mengkoordinasikan dengan pemimpin fraksi lainnya," ucapnya.
Untuk mendapatkan persetujuan anggota Dewan Komisi II, Andi lantas berkomitmen untuk menebar fulus kepada anggota Dewan dan pejabat Kementerian Dalam Negeri. Selain nama Setya, puluhan nama besar lain penerima uang korupsi ini tertera dalam dakwaan jaksa yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini, Kamis, 9 Maret 2017. Mereka di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna M. Laoly; Mendagri pada masa SBY, Gamawan Fauzi; bekas Ketua DPR RI Ade Komaruddin; Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; dan bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
