Setya Novanto Minta Raja Salman Ampuni TKI, Arsul: Itu Wajar

Reporter

Jumat, 3 Maret 2017 16:21 WIB

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud melambaikan tangan didampingi Ketua DPR Setya Novanto setibanya di ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani, menilai pidato Ketua DPR Setya Novanto soal pengampunan TKI atau Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah saat kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, wajar.



Infografik: Berdagang Orang ke Malaysia

Setya Novanto meminta Raja Salman mengampuni tenaga kerja Indonesia yang bermasalah dengan hukum di Arab Saudi. Politikus Partai Golkar itu menyampaikan hal itu saat berpidato dalam acara kunjungan Raja Salman ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca: Setya Novanto Minta Raja Salman Ampuni TKI Bermasalah Hukum

"Sebagai wakil rakyat, maka yang disampaikan itu wajar dan patut saja Pak Novanto menyampaikan itu. Itu ekspresi wakil rakyat," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 2 Maret 2017.


Investigasi: Jaringan 'Mafia' Penjual Manusia

Meski Ketua DPR menyampaikan permintaan pengampunan kepada Raja Salman, Arsul menegaskan, hal itu tidak berarti Indonesia meminta warganya tidak dihukum jika melakukan tindakkan kriminal. "Itu kan untuk yang divonis hukuman mati, mbok ya diampuni," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.

Baca: Anggota Timwas TKI Minta Raja Salman Ampuni TKI Rusmini

Arsul menilai konsep hukum pidana Arab Saudi yang berdasarkan hukum Islam mengenal konsep permaafan. Menurut dia, pernyataan Novanto itu sama artinya dengan membuka peluang pemerintah Arab Saudi memanfaatkan konsep tersebut. "Caranya membujuk keluarga korban untuk memaafkan. Itu artinya ingin membuka peluang karena sistem hukum yang memungkinkan," kata dia.

ARKHELAUS W. | AHMAD FAIZ


Video Terkait:
Investigasi Majalah Tempo: Perdagangan Manusia ke Malaysia
Korban Perdagangan Manusia, 8 TKI Brebes Diselundupkan Lewat Laut

Advertising
Advertising

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

3 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

3 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya