Setya Novanto Minta Raja Salman Ampuni TKI Bermasalah Hukum  

Reporter

Kamis, 2 Maret 2017 15:26 WIB

Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud (kedua kiri) melambaikan tangan ketika tiba di Ruang Rapat Paripurna I di Gedung Parlemen, Jakarta, 2 Maret 2017. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto meminta Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud mengampuni tenaga kerja Indonesia yang bermasalah dengan hukum di Arab Saudi. Setya menyampaikan permintaan itu saat berpidato dalam acara kunjungan Raja Salman ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2017.

Setya juga meminta pemerintah Arab Saudi dan Raja Salman bisa mencari solusi terbaik masalah TKI dengan tetap menghormati hukum di Arab Saudi. "Atas nama rakyat Indonesia, kami mohon kemurahan hati Sri Baginda untuk memberikan ampunan," ucapnya.

Baca: Hadiri Pidato Raja Salman di DPR, Ini Harapan Prabowo

Selain masalah TKI, Setya menyampaikan soal sejarah kunjungan Raja Faisal pada 47 tahun lalu. Ia juga menyinggung soal kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam menanggulangi terorisme.



Infografik: Berdagang Orang ke Malaysia

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Tenaga Kerja DPR Saleh Partaonan Daulay meminta kunjungan Raja Salman ke Indonesia dimanfaatkan untuk membahas masalah TKI. Pasalnya, di Arab Saudi saat ini, ada 25 warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati.

Baca: Ulama GNPF-MUI Hadir di Acara Raja Salman, Rizieq tak Tampak

Saleh menjelaskan, 25 WNI itu terdiri atas 12 orang yang didakwa melakukan pembunuhan, 5 orang diduga menggunakan sihir, dan 8 lain dengan dugaan melakukan zina.


Investigasi: Jaringan 'Mafia' Penjual Manusia

Sementara itu, Raja Salman tidak menjawab spesifik soal isu TKI dalam sambutannya. Raja Salman hanya mengucapkan terima kasih atas dukungan DPR terhadap hubungan kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi.

AHMAD FAIZ

Baca: Jamuan untuk Raja Arab, Ini Kata Willliam Wongso

Video Terkait:
Vlog Presiden Jokowi dan Raja Salman Disambut Hangat Netizen
Raja Salman Akan Bertemu Dengan Sejumlah Tokoh Ormas Islam tapi Tidak Rizieq Shihab
Raja Arab Datang, Zulkifli Hasan: Harus Dimanfaatkan Pemerintah
Raja Salman: Penguasa Tajir dari Gurun Tandus
Investigasi Majalah Tempo: Perdagangan Manusia ke Malaysiaa
Korban Perdagangan Manusia, 8 TKI Brebes Diselundupkan Lewat Laut

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

4 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya