Presiden Jokowi bersama Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud menyapa para awak media di Istana Bogor, Jawa Barat, 1 Maret 2017. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan DPR RI berharap semua mantan Presiden dan Wakil Presiden RI dapat menghadiri acara kunjungan Raja Arab Saudi ketujuh Salman bin Abdulaziz al-Saud di Gedung Parlemen, Kamis, 2 Maret 2017.
"Kami sangat berterima kasih kalau para mantan presiden dan wakil presiden bisa hadir, sehingga di mata tamu negara, mereka akan melihat kehadiran semua tokoh bangsa," ujar Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung Parlemen, Jakarta.
Fahri mengatakan DPR RI telah mengundang semua mantan presiden dan wakil presiden serta tokoh partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Menurut dia, dua mantan presiden yang sudah menyatakan hadir adalah Megawati Sukarnoputri serta Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan BJ Habibie belum dapat dipastikan mengingat kondisi kesehatan yang bersangkutan.
"Ibu Mega, Pak SBY mudah-mudahan, sudah konfirmasi hadir," katanya.
Fahri melanjutkan, dalam kunjungan ke Parlemen, Raja Salman akan menyampaikan pidato mengenai hubungan Arab Saudi dengan Indonesia dan pandangan Arab Saudi terhadap dunia. Fahri berharap pidato Raja Salman dapat memperkokoh hubungan kedua negara, sehingga bersama-sama dapat menyelesaikan permasalahan dunia.
Fahri menekankan posisi Parlemen terkait dengan kedatangan Raja Salman ke Tanah Air berfungsi untuk memuluskan hubungan kedua negara. Sejauh ini Parlemen kedua negara sudah melakukan dialog guna membahas pembentukan komite khusus menyangkut investasi dan tenaga kerja.
Rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud tiba di Tanah Air melalui Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 1 Maret 2017, untuk melakukan kunjungan kenegaraan di Indonesia pada 1-9 Maret 2017. Kedatangan Raja Salman ke Tanah Air guna memperkuat hubungan kerja sama Arab Saudi dengan Indonesia. Kementerian Luar Negeri menyebut ada 10 nota kesepahaman yang akan ditandatangani dalam penguatan kerja sama kedua negara.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
