Ilustrasi penjahat bersenjata atau terorist. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Malang - Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) V Brawijaya Mayor Jenderal I Made Sukadana mengerahkan personel TNI untuk mengawasi para bekas narapidana terorisme. Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah aksi radikalisme.
"Sejumlah pelaku aksi radikalisme saat ini sebagian bekas narapidana terorisme," kata Made saat berdialog dengan tokoh agama di Malang, Rabu 1 Maret 2017. Menurut dia, pengawasan itu merupakan perintah Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Jawa Timur. Perintah serupa juga disampaikan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur.
"Ini program rutin. Berharap tokoh agama memberi pencerahan kepada umatnya." Sebanyak 95 tokoh agama se-Jawa Timur hadir hadir dalam dialog tokoh agama dan pemerintah itu.
Jawa Timur menjadi perhatian karena merupakan daerah asal sejumlah pelaku teror. Namun, Pangdam menolak menyebutkan identitas dan jumlah bekas narapidana yang diawasi. "Saya tak tahu persis angkanya. Datanya di Kodam dan Kodim.”
Selain itu, TNI bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan upaya deradikalisasi. Termasuk melibatkan tokoh agama dan polisi. Upaya deradikalisasi juga didukung sejumlah lembaga yang fokus untuk mencegah aksi radikalisme.
Menurut Pangdam, penyebab utama radikalisme adalah ideologi, kultur, dan masalah domestik. Persoalan ideologi adalah ada keingingan kelompok tertentu untuk mendirikan negara berbasis agama. Sedangkan masalah kultural karena pemahaman agama yang keliru memahami jihad dengan melakukan kekerasan.
Selain itu, masalah domestik berupa kemiskinan. Faktor kemiskinan menjadi masalah yang paling mudah dimasuki. Banyak pelaku teror, ujarnya, yang berlatar belakang dari keluarga miskin.
Kodam Brawijaya juga mengawasi sejumlah orang yang pulang dari Suriah. Pengawasan dilakukan bersama BNPT, Imigrasi dan polisi. Terutama untuk mencegah mereka melakukan aksi radikalisasi di dalam negeri. Dialog dengan tokoh agama seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi ini menjadi media efektif untuk mengendalikan aksi gerakan radikalisme.
"Ini program rutin. Berharap tokoh agama memberi pencerahan kepada umatnya." Total sebanyak 95 tokoh agama se Jawa Timur hadir hadir dalam dialog tokoh agama dan pemerintah itu.
