Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Kusumastuti Lukito memberikan keterangan terkait mi Bikini (bihun kekinian) yang disita BPOM saat konpers di Jakarta, 8 Agustus 2016. TEMPO/M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai pihak guna meningkatkan pengawasan obat dan makanan. Beberapa instansi yang diajak bekerja sama adalah Kejaksaan Agung, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu mitra. Apalagi makin beragam masalah obat dan pangan," kata Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito di Balai Kartini, Selasa, 28 Februari 2017. Dia menjelaskan perlunya pengawasan dari lintas sektor terkait.
Bersama Kejaksaan Agung, Penny mengharapkan ada pendampingan penyidikan dan koordinasi tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan. "Tantangan makin beragam, modus beragam. Ini semakin membutuhkan respons antisipasi dan pengawasan yang bersinergi," katanya.
Selain dari segi hukum, BPOM ingin melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam keamanan obat dan makanan. Karena itu, BPOM menggaet Kementerian Desa. "Perlu Menteri Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa di bidang keamanan pangan," kata Penny.
Penandatanganan kerja sama ini disambut baik oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Dia mengatakan pihaknya akan menindak tegas para pelaku kriminal terhadap obat dan makanan. "Kami akan berkomitmen menindak tegas pelaku supaya tidak ada yang melakukan hal serupa," ujarnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo juga menyampaikan apresiasinya. Dia menjelaskan, kualitas makanan berpengaruh dalam perkembangan manusia. "Sumber daya manusia akan menjadi baik bila kualitas makanan diperhatikan," katanya.
Selain melakukan penandatanganan nota kesepahaman, BPOM memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terkait melalui BPOM Awards. Salah satu yang mendapat penghargaan adalah pemerintah DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan DKI terkait dengan kebijakan penutupan Apotek Rakyat, yang ditemukan banyak melanggar ketentuan pangan dan obat.
