Pertemuan bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Australia di Kiribilli House, Sydney, 26 Februari 2017. Biro Pers Istana Kepresidenan
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat untuk saling menghormati kedaulatan kedua negara. Dalam pertemuan bilateral yang digelar di Kiribilli House, Sydney, Ahad siang, 26 Februari 2017 waktu setempat, kedua pemimpin negara akan terus membangun hubungan baik.
Presiden Joko Widodo mengatakan hubungan yang baik bisa tercapai bila kedua negara menghargai wilayah teritorial masing-masing. "Tidak ikut campur urusan dalam negeri dan mampu mengembangkan hubungan saling menguntungkan," kata Jokowi dalam siaran pers yang diterima Tempo.
Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menuturkan akan terus mengakui dan menghargai kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut dia, komitmen kepada Traktat Lombok pada 2006 merupakan fondasi hubungan strategis dan keamanan kedua negara. "Australia betul-betul memiliki komitmen untuk kedaulatan dan teritorial Indonesia," ucapnya.
Lebih lanjut, kedua negara juga menyepakati kerja sama di beberapa sektor. Di bidang pertahanan dan keamanan kedua negara sepakat untuk kembali melanjutkan kerja sama pelatihan kemiliteran. Sebelumnya, awal tahun ini hubungan Indonesia-Australia di bidang militer sempat menegang. Hal itu dipicu oleh insiden pelecehan militer Australia terhadap lambang negara Indonesia.
Di sektor ekonomi, keduanya serius ingin menyelesaikan proses Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA) di akhir tahun 2017 ini. Secara khusus, di bidang perdagangan, Presiden Jokowi berharap adanya penghapusan biaya tarif dan non tarif untuk produk-produk Indonesia, seperti kertas dan minyak kelapa sawit.
"Di bidang politik, saya menyambut baik kerja sama di bidang pemberantasan terorisme dan trans-national organize crime," ucap Presiden Jokowi.
Terakhir, Presiden Jokowi dan PM Turnbull menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman di bidang maritim. Kesepakatan kedua negara ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. Sedangkan di bidang ekonomi kreatif ditandatangani oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf dan Menteri Komunikasi dan Seni Australia Mitch Fifield.
