INFO JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Majalengka selesai sesuai target pada akhir 2018. “Kehadiran Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meninjau pembangunan Kertajati menjadi bukti bahwa pemerintah pusat benar-benar serius dan berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat meninjau perkembangan pembangunan bandara tersebut, Jumat, 24 Februari 2017.

Hadir pula dalam kunjungan tersebut Bupati Majalengka Sutrisno, Sesditjen Perhubungan Udara Pramintohadi, Kadishub Provinsi Jabar Dedi Taufik, dan Dirut PT. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra.

Menurut Aher, pihaknya terus meyakinkan para investor swasta untuk tidak ragu-ragu berinvestasi dalam proyek bandara. "Kita harapkan kehadiran bandara ini dapat memberikan dampak yang nyata terkait kesejahteraan rakyat Majalengka dan Jawa Barat khususnya," kata Aher.

Sebelumnya Presiden Jokowi Widodo meminta agar pembangunan BIJB selesai di akhir 2018. Saat ini, pembangunan runway atau lintasan pesawat dan terminal untuk tahap satu telah rampung. "Mudah-mudahan kalau meleset sedikit ya 2019 awal," ujar Aher.

Pada pembangunan tahap dua, Aher akan memastikan lahannya telah tersedia. Pembebasan lahan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. "Supaya tidak ada persoalan maka lahan harus sudah bebas," ucap Aher.

Menhub Budi mengapresiasi langkah yang dilakukan pemprov Jawa Barat untuk mempercepat pembangunan bandara Kertajati yang dimulai sejak Desember 2015, dengan menggandeng pihak investor BUMN maupun swasta. Skema pembiayaan yang dilakukan di Kertajati bisa menjadi model bisnis pembiayaan sektor transportasi di daerah lainnya.

Kerjasama antara Pemerintah dan swasta menggunakan sistem "convertible bond", yaitu dana investasi yang telah dikeluarkan investor swasta yang menggarap proyek pembangunan bandara, nantinya dapat dijual kembali kepada BUMN pengelola bandara.

"Pemda Jabar sangat berinisiatif dan bertanggung jawab agar ini berjalan dengan baik. Saya apresiasi bahwa ini merupakan pola kerjasama yang baik antara pemerintah pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), dan swasta," ujar Budi.

Menhub meminta agar faktor "Safety, Security dan Services" sangat diperhatikan, mengingat bandara Kertajati adalah bandara bertaraf internasional yang menuntut terpenuhinya ketiga faktor tersebut.

"Kertajati adalah salah satu proyek nasional yang kita harapkan sudah jadi paling lambat pertengahan 2018. Bisa digunakan untuk pesawat kelas Boeing 747 dan 777, salah satunya untuk memenuhi pangsa besar di Jawa barat yaitu kegiatan Umroh. Kalau sekarang kan kasihan, jamaah umroh dari Jawa Barat dan sekitarnya harus ke Bandara Soekarno Hatta dulu," kata Budi. (*)