TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan pimpinan Dewan telah memberi izin kepada Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu untuk melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko. Menurut dia, kunjungan tersebut untuk menakar kemajuan demokrasi Indonesia.

Fahri menjelaskan, kunjungan kerja ini merupakan bentuk diplomasi yang digunakan negara untuk menyempurnakan regulasi dan institusi penyelenggaraan pemilu. “Termasuk sistem pemilu, lembaga penyelenggara pemilu, dan manajemen kepemiluan. Kunjungan itu dimensinya banyak, tidak perlu khawatir seolah-olah ini hanya pemborosan,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 24 Februari 2017.

Baca: Pansus Pemilu Usul Denda Untuk Media Sosial Penyebar Hoax

Kunjungan kerja ini, menurut dia, wajar untuk penyempurnaan kelembagaan negara. “Jadi jangan bicara, 'Kan ini bisa dicari di Google.' Tapi ini diplomasi,” kata Fahri. Anggota Dewan akan datang dan bertemu dengan lembaga pemilu dan Kementerian Dalam Negeri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemilu.

Setelah itu, Fahri mengatakan Dewan akan mengkomparasi dan melihat level pertumbuhan demokrasi Indonesia. Tak hanya itu, tim bakal mengidentifikasi ketertinggalan persoalan pemilu dan merumuskan apa yang harus dilakukan. “Ini harus didukung karena fungsi kita membawa pemerintahan tetap pada rel yang benar,” kata dia.

Kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko diembuskan Wakil Ketua Pansus Pemilu Benny K. Harman untuk menjawab beberapa isu penting terkait dengan kepemiluan. Misalnya, ia mencontohkan, Meksiko sebagai negara yang menggelar pemilihan umum presiden dan legislatif secara serentak. Meksiko, kata dia, adalah negara yang juga membuat lembaga peradilan khusus untuk pemilu.

Benny menilai Meksiko juga telah memiliki regulasi khusus mengenai pengaturan terkait dengan peranan media massa. Rencananya, anggota pansus akan bertolak ke Meksiko dan Jerman pada 10 Maret mendatang. “Menarik, itu untuk melihat lebih jauh dan lebih dekat bagaimana praktek pemilu serentak dan fungsi badan peradilan pemilu di sana,” ujar politikus Partai Demokrat itu, kemarin.

Meskipun demikian, Fahri mengatakan kunjungan kerja tersebut tak bakal mengganggu penyusunan RUU Pemilu yang ditargetkan rampung pada April 2017. “Ini masa reses. Pada masa reses bisa digunakan untuk kunjungan. Toh tidak semua anggota,” kata dia.

ARKHELAUS W. | AHMAD FAIZ