TEMPO.CO, Yogyakarta - Dosen Jurusan Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Mada Sukmajati berpandangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta terpilih punya pekerjaan rumah untuk menjaga soliditas atau kekompakan memimpin Kota Yogyakarta yang punya persoalan kompleks. "Jangan sampai pecah kongsi lagi seperti kejadian sebelumnya. Itu mengganggu jalannya kerja birokrasi," kata Mada kepada Tempo.

Menurut dia, wali kota dan wakilnya punya pekerjaan berat mengelola birokrasi yang terbelah selama Pilkada Kota Yogyakarta berlangsung. Harapannya birokrasi pemerintahan berjalan secara profesional melalui program kesejahteraan sosial.

Baca juga:
Pengumuman Hasil Pilkada Yogyakarta Diwarnai Protes
Gaduh Pilkada Yogya, Sultan: Selesaikan di MK

Tidak harmonisnya para petahana sebelumnya membuat persoalan Kota Yogyakarta menjadi amburadul. Misalnya pengelolaan tata ruang, perizinan. "Kepemimpinan butuh cara menjawab yang tepat dan cepat. Bukan terjerembab pada pengalaman pecah kongsi," kata Mada.

Mada mengapresiasi tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 68,1 persen. Padahal, sebelum hari pemungutan suara banyak kalangan yang pesimistis terhadap dua pasangan calon yang sama-sama merupakan petahana. Haryadi Suyuti sebelumnya menjabat sebagai wali kota, sedangkan Imam Priyono bertugas sebagai wakil wali kota. Banyak kalangan memprediksi orang jenuh karena disodori calon pemimpin yang merupakan orang-orang lama yang sebelumnya menjabat di pemerintahan Kota Yogyakarta.

Baca pula:
Dua Pasang Calon Pilkada Yogya Saling Klaim Unggul
Pengamat: Potensi Kekerasan Pilkada Harus Cepat Diatasi

Angka partisipasi politik yang tinggi itu, kata Mada menggambarkan mesin partai politik yang jalan di kedua kubu, baik Imam Priyono-Achmad Fadli maupun Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi. Di kubu Imam, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan efektif menggerakkan mesin partai politik bersama Partai Nasdem. Sebaliknya, di kubu Haryadi-Heroe, mesin partai Golkar sebagai pendukungnya pun berjalan baik. "Organisasi Muhammadiyah bergerak baik. Di kubu Imam, mesin PDI Perjuangan juga baik," kata Mada.

Peneliti senior Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zuly Qodir, mengatakan wali kota dan wakil wali kota terpilih punya pekerjaan berat menyelesaikan masalah yang menumpuk di Yogyakarta. Di antaranya maraknya pembangunan hotel dan darurat intoleransi. "Siapa pun yang terpilih punya tanggung jawab selesaikan persoalan intoleransi," kata Zuly seusai diskusi berjudul Refleksi Pilkada Serentak 2017: Dari Isu SARA hingga Ancaman Kekerasan Politik.

Silakan baca: Dua Calon Petahana Pilkada Yogya Dituding Pakai Fasilitas Negara

Imam Priyono dan wakilnya Achmad Fadli disokong oleh PDIP Kota Yogyakarta yang meraih 15 kursi dan Partai Nasdem sebanyak satu kursi. Sedangkan, calon Wali Kota Haryadi Suyuti dan wakilnya Heroe Purwadi didukung PAN yang punya lima kursi, PKS empat kursi, Demokrat satu kursi, dan Gerindra lima kursi.

KPU Kota Yogyakarta sedang melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dihimpun dari 14 kecamatan. KPU Kota Yogyakarta punya waktu hingga 24 Februari untuk proses rekapitulasi. Hasil rekapitulasi itu tidak banyak berubah dari hasil perhitungan sementara entry data model C1 KPU di 794, yang diunggah KPU di websitenya.

Dari hasil perhitungan sementara entry data model C1 KPU di 794, pasangan calon Wali Kota Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi unggul tipis dibanding Imam Priyono-Achmad Fadli. Haryadi dan wakilnya mendapat 100.332 suara atau 50,30 persen. Sedangkan, Imam Priyono dan wakilnya meraih 99.143 suara atau 49,70 persen.

Imam kalah di Kecamatan Kotagede, Kraton, Mantrijeron, Mergangsan, Ngampilan, Umbulharjo, dan Wirobrajan. Di Kecamatan Kraton misalnya calon nomor urut dua meraih 5.850 suara atau 53,3 persen. Sedangkan, calon nomor urut satu mendapatkan 5.123 suara atau 46,7 persen. Kecamatan-kecamatan itu menjadi basis Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi.

Dari selisih angka yang tipis itu membuat potensi gugatan sengketa Pilkada ke tingkat Mahkamah Konstitusi. Sesuai aturan menunjukkan bila selisih suara pasangan calon Pilkada di bawah angka 2,5 persen, maka gugatan sengketa Pilkada bisa dijalankan. Kubu penyokong Imam Priyono-Achmad Fadli menyatakan siap mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK dengan mengumpulkan banyak bukti dugaan kecurangan.

SHINTA MAHARANI