Dibelit Hutang Rp 200 M,Balikpapan Tak Anggarkan Dana Banjir

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 24 Februari 2017 08:20 WIB

Ilustrasi banjir. REUTERS/Enny Nuraheni

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Balipapan, Kalimantan Timur berkonsentrasi dalam pelunasan hutang anggaran 2016 yang mencapai Rp 200 miliar. Sejumlah program kota terpaksa dikesampingkan guna menyelesaikan hutang pembayaran proyek proyek tahun lalu ini.

“Sementara ini fokusnya masih pembayaran hutang hutang Balikpapan,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Tara Alorante, Jumat, 24 Februari 2017.

Tara mengatakan, penanggulangan banjir Balikpapan membutuhkan alokasi yang tinggi guna pembebasan lahan, normalisasi sungai hingga pembangunan bendali. Sementara itu, menurutnya anggaran Balikpapan hanya berkisar Rp 1,7 triliun yang sudah teralokasi untuk belanja rutin dan belanja publik.
Baca : Banjir Bandang Hantam Bandung Barat

Pemkot Balikpapan, menurut Tara sudah mengidentifikasi 50 titik rawan banjir yang harus mendapatkan penanganan secepatnya. Sementara ini, Pemkot Balikpapan terpaksa menundanya menunggu mata anggaran tahun sesudahnya.

“Tahun ini untuk penanggulangan banjir tidak ada, karena kita harus bebaskan tanah dulu dan perlu dana yang besar. Normalisasi juga terkendala. Sementara belum ada dana penanggulangan banjir, tapi tidak tahu nanti kalo diperubahan,” terangnya.

Tara menyebutkan, rencana revitalisasi Sungai Ampal yang setidaknya membutuhkan anggaran Rp 90 miliar. Sungai ini mengalami penyempitan akibat proses sedimentasi dari hulu.

“Nanti diusulkan diperubahan kalo situasinya memungkinkan. Nanti dibahas dimusrenbang mana yang prioritas. Dari perhitungan diperlukan Rp 90 miliar untuk normalisasi, itu belum tanahnya,” tandasnya.
Simak juga : Ahok-Djarot Dilaporkan ke Polisi Soal Wifi Al-Maidah


Penanganan banjir menurutnya harus dilakukan secara bertahap, mengingat biaya yang sangat besar dan penyelesaian lahan yang tidak mudah. Sehingga prosesnya memakan waktu seperti revitalisasi sungai Ampal.

Pemkot katanya sudah memiliki konsep penanganan banjir lewat sistim pembangunan bendungan pengendali. Balikapapn membutuhkan sebanyak 13 bendali untuk mengendalikan debit air sungai yang menuju ke laut.

“Saat ini baru 3 bendungan pengendali (bendali) yang sudah terbangun di Lapangan Tennis dua, dan satu bendali ada di Kampung Timur,” ungkapnya.

SG WIBISONO

Berita terkait

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

51 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

7 November 2023

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

Hari Wayang Nasional diperingati setiap tahun pada 7 November

Baca Selengkapnya

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

18 September 2023

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

4 Agustus 2023

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah saat perayaan HUT Kemerdekaan RI hukumnya wajib. Bagaimana jika warga tak mampu membelinya?

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

14 Juli 2023

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membantah Kementeriannya disebut lepas tangan dalam kekisruhan PPDB 2023.

Baca Selengkapnya