TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo, menyatakan penyerahan pengelolaan SMA /SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi atas dasar UU Nomor 23 Tahun 2014, bertujuan untuk tercapainya standardisasi pendidikan. Dengan standardisasi tersebut, menurut Soekarwo, nantinya tidak akan ada istilah sekolah pinggiran, pertengahan, ataupun sekolah kota, juga sekolah favorit.

Soekarwo berharap semua sekolah di Jawa Timur nantinya akan memiliki kualitas yang kurang lebih sama. “Sehingga orang tidak lari berbondong-bondong ke kota, tapi di pinggiran pun kualitasnya juga sama,” kata Soekarwo usai memberikan pengarahan dalam acara pembekalan Kepala Sekolah SMA/SMK Swasta Sejatim dalam rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Menyukseskan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun 2017 di Dyandra Convention Surabaya, Kamis 23 Februari 2017.

Baca: Wapres JK Beda Pendapat dengan ESDM Soal Divestasi Freeport

Standardisasi yang diwujudkan dalam bentuk akreditasi sekolah tersebut, kata Soekarwo, akan dimasukkan dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2017–2026, yang akan dirapatkan besok di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa 24 Februari 2017.

Soekarwo menuturkan, dari total 27.038 sekolah di Jatim, baru sebanyak 6.506 sekolah berakreditasi A, selebihnya berstatus di bawahnya. Apabila ada sekolah yang belum berhasil dalam memenuhi standarisasi, Soekarwo menambahkan, akan ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam inkubator pendidikan. Ini agar kualitas kepala sekolah dan gurunya memenuhi standarisasi.

“Dengan demikian, tidak akan terjadi lagi ada murid yang disuruh oleh guru untuk memfotokopi sesuatu, dan ke depan semua sekolah menjadi akreditasi A,” tutur Soekarwo.

Soekarwo mengajak para kepala sekolah untuk ikut serta dalam berbagai pengambilan kebijakan tentang pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas guru, Soekarwo melanjutkan, para guru nantinya akan disekolahkan tentang cara mendidik (pedagogi), sehingga mampu mentransformasikan ilmunya kepada siswa. Selain itu, dilakukan pelaksanaan atau pencapaian Standar Pendidikan Minimal (SPM) yang meliputi kompetensi, kurikulum dan infrastruktur.

Baca juga:
Ditanya Presiden Jokowi soal Pancasila, Ibu Ini Lalu Curhat

Dalam hal biaya sekolah, Soekarwo mencontohkan, negara maju seperti Jerman mengadakan sekolah murah yang bermutu, bukan sekolah gratis. Artinya, yang kaya memberikan subsidi kepada yang miskin. “Di agama juga diajarkan seperti itu,” ucap Soekarwo.

Dalam kesempatan yang sama, Soekarwo menyampaikan rencana Pemprov Jatim soal program bidik misi. Program bantuan tersebut ditujukan kepada anak-anak yang memiliki kemampuan atau pandai namun berasal dari keluarga tidak mampu.

Adapun, acara ini dihadiri oleh Kadisdik Jatim, Syaiful Rohman, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Zaki Baridwan, dan 2.800 peserta yang terdiri dari para Kasek SMK/SMA swasta dan Kepala UPT Pendidikan se-Jatim.

JAYANTARA MAHAYU