INFO JABAR - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) masuk dalam jajaran pemerintahan daerah dengan kinerja tertinggi. Karenanya, Jabar berpeluang mendapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri di tahun 2017 ini.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama para kepala OPD terkait, Selasa,21 Februari 2017, memaparkan inovasi-inovasi yang telah dilakukan di hadapan Tim Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri di Gedung Sate, Bandung. “Tadi kita presentasikan sebagai best practice (ide, gagasan atau inovasi) adalah tiga. Pertama, e-Samsat. Kedua, Sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu. Ketiga, TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang berbasis kinerja,” kata Aher.

Kata Aher, tiga inovasi ini memiliki keunggulan dan kemudahan untuk masyarakat. Pertama, e-Samsat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pembayaran bisa dilakukan melalui ATM bank yang sudah kerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Ada 64.000 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri, yaitu ATM Bank BJB, Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank CIMB Niaga.

Kedua, sistem Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jawa Barat. Dengan sistem ini proses perizinan bisa dilakukan secara cepat, mudah, murah, dan tidak ada tatap muka. PTSP Jabar ini sudah berjalan sejak 2012 dan telah diadops oleh 17 provinsi.

Ketiga, SKP Online Jabar, berupa aplikasi sistem manajemen kepegawaian online yang bisa memantau kinerja seluruh pegawai. Hasil kinerja inilah yang kemudian berbuah TPP bagi pegawai. Program TPP ini telah ada sejak tahun 2009 dan besarannya tergantung dari kinerja dan loyalitas yang dilakukan. Dengan adanya sistem SKP Online ini, Pemprov Jabar telah menghapus biaya honor karena dengan adanya TPP kesejahteraan pegawai pun menjadi meningkat.

“Tiga hal ini dianggap sistemnya yang paling baik oleh KPK. Kemendagri juga mengapresiasi, dan ini juga bagian dari penilaian dalam rangka LPPD atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” ujar Aher.

Kasubdit Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dirjen Otda Kemendagri Gensly menilai di tengah kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat, Jawa Barat masih mampu berinovasi, bahkan menularkan hasil karyanya ke daerah lain . ”Dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Jawa Barat masuk peringkat tertinggi, sehingga kita ingin melihat penguatan, hal-hal apa yang pernah dilakukan Jawa Barat terkait best practice-nya,” katanya. (*)