Ipar Jokowi & Suap Pajak (1), Ternyata Arif Pernah Diperiksa  

Reporter

Rabu, 22 Februari 2017 08:58 WIB

Arif Budi Sulistyo. Twitter.com

TEMPO.CO, Jakarta - Arif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Joko Widodo, tercantum dalam dakwaan Ramapanicker Rajamohan Nair, yang dituduh menyuap pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno. Perusahaan Rajamohan, PT EK Prima Ekspor Indonesia, terbelit masalah pajak sehingga minta bantuan Handang yang kemudian ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada 22 November 2016. Berikut benang merahnya.

22 September 2016
Muhammad Haniv, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, bertemu Handang, menyampaikan keinginan Arif bertemu Direktur Jenderal Pajak Ken Dwi Jugiasteadi.

23 September 2016
Handang mempertemukan Arif dengan Ken di lantai 5 Gedung Direktorat Pajak.

Baca juga: Suap Pejabat Pajak, KPK Buktikan Peran Adik Ipar Jokowi



3 Oktober 2016
Arif menelepon Rajamohan menanyakan soal pegampunan pajak, yang dijawab masih menunggu informasi dari Haniv. Rajamohan lalu meminta bantuan Arif untuk menyelesaikan masalah pajak perusahaannya, sambil mengirimkan dokumen-dokumen melalui Whatsapp.



Arif meneruskan dokumen itu ke Handang, dengan pesan melalui WhatsApp: “Apapun Keputusan Dirjen. Mudah2an terbaik buat Mohan pak. Suwun.”


Advertising
Advertising


Handang menjawab: “Siap bpk, bsk pagi saya menghadap beliau bpk. Segera sy khabari bpk.”

Baca pula: Kasus Suap PT EKP, KPK Terus Dalami Peran Adik Ipar Jokowi



Januari 2017
Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pada 14 Februari 2017, penyidik pernah memeriksa Arif pada pertengahan Januari 2017. Selama proses penyidikan, nama Arif tidak pernah dicantumkan dalam daftar pemeriksaan saksi yang dipanggil penyidik KPK.

Tak dicantumkannya nama Arif dalam jadwal pemeriksaan, kata Febri, merupakan strategi penyidik agar lebih konsentrasi pada substansi perkara. "Dari konstruksi dakwaan kita bisa baca di sana. Ada beberapa peran krusial yang akan kami buktikan," katanya.

Simak: Kasus Suap Pejabat Pajak, Begini Bunyi WA Adik Ipar Jokowi

14 Februari 2017
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan Arif merupakan Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera, dan diketahui sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo. "Arif Budi Sulistyo diduga mitra bisnis terdakwa. Ia diduga mengenal pejabat-pejabat di DJP (Ditjen Pajak). Kami akan buktikan ini," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah sembari menambahkan, ada beberapa peran krusial antara Arif dan Handang, serta hubungan Arif dengan pejabat di Ditjen Pajak lainnya.

Baca: Adik Ipar Terkait Suap Pajak, Jokowi: Diproses Hukum



16 Februari 2017
Presiden Joko Widodo pun mempersilakan KPK untuk memproses adik iparnya jika memang terlibat. "Ya diproses hukum saja. KPK bekerja profesional dalam memproses semua kasus".

S. DIAN ANDRYANTO I MAYA AYU PUSPITASARI I MITRA TARIGAN I ISTMAN

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya