Selisih Suara Pilkada Tipis, 8 Daerah Ini Bepotensi Sengketa  

Reporter

Selasa, 21 Februari 2017 08:16 WIB

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersiap menghadapi gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah serentak 2017. Sebab, setidaknya ada delapan daerah yang berpotensi sengketa karena selisih hasil penghitungan kurang dari 2 persen.

“Kami siap saja kalau memang nanti ada yang mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi,” kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Senin, 20 Februari 2017.

Baca juga:
Putaran Kedua Pilkada DKI, Petugas KPU Ikut Pelatihan Lagi
Meski Masih Berkonflik, PPP Jawa Tengah Menangi Lima Pilkada


Delapan pemilihan kepala daerah yang berpotensi sengketa itu, antara lain pemilihan Gubernur Sulawesi Barat dan Banten, pemilihan Wali Kota Yogyakarta dan Salatiga, serta pemilihan Bupati Pidie, Gayo Lues, Takalar, dan Bombana.

Menurut Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, permohonan sengketa diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling telat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil pemilihan. Penetapan akan dilakukan pada 2-10 Maret mendatang.

“Yang penetapan KPU daerah itu adalah hasil final dan menjadi rujukan untuk sengketa, bukan data yang di portal KPU karena masih bisa berubah atau belum lengkap,” tutur Hadar.

Berikut ini hasil pemilihan di 8 daerah yang selisihnya kurang dari 2 persen berdasarkan real count KPU hingga Senin, 20 Februari 2017.

Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat
Suhardi Duka-Kalma Katta 38,01 persen
Ali Baal-Enny Anggraeny Anwar 38,76 persen
Salim Mengga-Hasanuddin Mashud 23,24 persen
Selisih: 0,75 persen atau 4.748 suara

Pemilihan Gubernur Banten
Wahidin Halim-Andika Hazrumy 50,93 persen
Rano Karno-Embay Mulya Syarief 49,07 persen
Selisih: 1,86 persen atau 87.798 suara

Pemilihan Wali Kota Yogyakarta
Imam Priyono-Achmad Fadli 49,70 persen
Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi 50,30 persen
Selisih: 0,6 persen atau 1.189 suara

Pemilihan Wali Kota Salatiga
Agus Rudianto-Dance Ishak Palit 49,48 persen
Yuliyanto-Muhammad Haris 50,52 persen
Selisih: 1,04 persen atau 1.090 suara

Pemilihan Bupati Pidie
Roni Ahmad-Fadhlullah 48,04 persen
Sarjani Abdullah-Iriawan 46 persen
Tarmiyus-Khalidin Daud 5,96 persen
Selisih: 2,04 persen atau 3.837 suara

Pemilihan Bupati Gayo Lues
Abdullah Rasad-Rajab Marwan 37,15 persen
Muhammad Amru-Said Sani 38,59 persen
Adam-Iskandar 24,26 persen
Selisih: 1,44 persen atau 784 suara

Pemilihan Bupati Takalar
Burhanuddin-Natsir Ibrahim 49,42 persen
Syamsari-Achmad Dg Se’re 50,58 persen
Selisih: 1,16 persen atau 2.023 suara

Pemilihan Bupati Bombana
Kasra Jaru Munara-Man Arfah 49,22 persen
Tafdil-Johan Salim 50,78 persen
Selisih: 1,56 persen atau 1.266 suara

INDRI MAULIDAR

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Kaji Revisi PKPU soal Kuota Caleg Perempuan

21 September 2023

KPU Masih Kaji Revisi PKPU soal Kuota Caleg Perempuan

KPU masih melakukan kajian secara komprehensif serta akan berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah soal revisi perhitungan kuota caleg perempuan.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

11 Januari 2023

Bahas Kecurangan Pemilu 2024, Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih Gelar Rapat Tertutup

Komisi II dan Koalisi Kawal Pemilu Bersih menggelar rapat tertutup untuk membahas soal dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya