Sidang Lanjutan Suap Pejabat Pajak, Peran Adik Ipar Jokowi?  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 20 Februari 2017 10:39 WIB

Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, Senin 20 Februari 2017, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadwalkan sidang Ramapanicker Rajamohan Nair dengan agenda pemeriksaan saksi.

Rajamohan didakwa menyuap Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno senilai US$ 148.500 atau Rp 1,99 miliar, dari Rp 6 miliar yang dijanjikan. Suap digelontorkan untuk menghapus tunggakan pajak perusahaannya, PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Dalam dakwaan, muncul nama Arif Budi Sulistyo, yang belakangan diketahui tak lain adalah adik ipar Presiden Joko Widodo.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Arif pada pertengahan Januari lalu. Namun namanya tak dicantumkan dalam jadwal pemeriksaan, seperti lazimnya saksi-saksi lain yang dipanggil lembaga itu.

Identitas Arif tak disebutkan dalam dakwaan. Namanya muncul dalam kronologi ketika Rajamohan atau Mohan meminta tolong kepada dia untuk menyelesaikan masalah pajak.

Setelah ditelusuri, Arif yang dimaksudkan dalam dakwaan itu adalah adik ipar Presiden Jokowi. Arif adalah Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera. Rajamohan atau Mohan meminta bantuan Arif dengan mengirim dokumen-dokumen pajaknya melalui pesan WhatsApp. Oleh Arif, dokumen itu diteruskan kepada Handang.

Baru dua orang yang menjadi tersangka dalam kasus ini: Handang dan Mohan. Perkara Handang masih dalam proses penyidikan, sedangkan Mohan sudah sampai proses dakwaan.

Baca: Adik Ipar Terkait Suap Pajak, Jokowi: Diproses Hukum Saja

Handang membenarkan bahwa ia sudah lama mengenal Arif dan pernah membicarakan soal tax amnesty PT EKP dengannya. “Sudah lama (kenal). Iya, itu terkait tax amnesty,” kata dia seperti dimuat Koran Tempo edisi Senin, 20 Februari 2017.

Pengacara Mohan, Samsul Huda, pun mengatakan kliennya sudah lama mengenal Arif karena sama-sama berlatar belakang pengusaha. Samsul tak tahu berapa kali Rajamohan bertemu dengan Arif. Samsul pun belum memastikan untuk memohon pengadilan agar memanggil Arif sebagai saksi Mohan di persidangan. “Kami belum tahu, kami lihat di nanti di persidangan ya,” kata dia, Ahad, 19 Februari 2017.

Baca: Terkait Suap Pejabat Pajak, Rumah Adik Ipar Jokowi Sepi

Tempo kemarin berupaya menemui Arif di rumahnya di daerah Sumber, Banjarsari, Solo. Tapi tampak sepi. Salah seorang tetangga menyebut rumah Arif memang sepi sejak awal pekan lalu. “Saya dengar umrah bersama keluarganya,” kata warga yang enggan disebutkan namanya itu, Ahad, 19 Februari 2017.

Menurut dia, selama ini Arif sering ikut salat magrib berjemaah di masjid yang berada di kompleks itu. “Beberapa hari terakhir tidak pernah kelihatan,” katanya. Dia mengaku mengetahui bahwa Arif sedang umrah dari jemaah yang lain.

Pengamat dari Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri, meminta KPK bekerja secara profesional dan obyektif. “Kami yakin KPK akan independen,” ujarnya.

MITRA TARIGAN | INDRI MAULIDAR | DANANG FIRMANTO | MAYA AYU PUSPITASARI | AHMAD RAFIQ



Berita terkait

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

3 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

9 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

14 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

23 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

23 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya