Soal Pemeriksaan Ipar Jokowi, KPK Bantah Menutupi

Reporter

Minggu, 19 Februari 2017 18:59 WIB

Arif Budi Sulistyo. Barecore.org

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membantah lembaganya menutup-nutupi pemeriksaan Arif Budi Sulistyo sebagai saksi dalam perkara suap kepada pejabat pajak. Adik Ipar Presiden Joko Widodo itu kemudian diketahui sebelumnya diperiksa penyidik KPK pada pertengahan Januari lalu. Namun, namanya tak pernah dicantumkan dalam jadwal pemeriksaan.

"Tertutup sih enggak, yang saya bayangkan kalau katanya-katanya, itu yang bahaya, itu yang dihindarkan," kata Saut. Menurut Saut, beberapa periode ke belakang, KPK banyak memeriksa saksi yang ternyata tidak memiliki hubungan. Ia hanya menginginkan pemeriksaan lebih efisien.

Baca pula:
Kasus Suap Pajak, KPK Belum Simpulkan Soal Peran Ipar Jokowi
Adik Ipar Terkait Suap Pajak, Jokowi: Diproses Hukum


Presiden Joko Widodo pun mempersilakan KPK untuk memproses adik iparnya jika memang terlibat. "Ya diproses hukum saja," ujarnya saat ditanyai Tempo di Istana Kepresidenan, Kamis, 16 Februari 2017.

Nama Arif Budi Sulistyo yang menjabat Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera muncul dalam dakwaan Ramapanicker Rajamohan Nair, yang didakwa menyuap pejabat Ditjen Pajak Handang Soekarno untuk menyelesaikan masalah pajak perusahaannya, PT EK Prima Ekspor Indonesia. Ramapanicker diduga menjanjikan duit Rp 6 miliar, tapi baru dibayar Rp 1,9 miliar.

Dalam dakwaan itu pun tak disebut pekerjaan dan identitas Arif. Namanya muncul dalam kronologi ketika Rajamohan meminta tolong dia untuk menyelesaikan masalah tax amnesty.

Baca juga:
Terkait Suap Pejabat Pajak, Rumah Adik Ipar Jokowi Sepi
Kasus Suap Pejabat Pajak, Begini Bunyi WA Adik Ipar Jokowi


Setelah ditelusuri, Arif yang dimaksud dalam dakwaan itu adalah adik ipar Jokowi. Handang pun membenarkan bahwa ia sudah lama kenal Arif dan pernah membicarakan soal tax amnesty PT EKP dengan dia. "Sudah lama (kenal). Iya, itu terkait tax amnesty," katanya saat ditanya seputar pertemuannya dengan Arif.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Febri Diansyah, menegaskan, tak dicantumkannya nama Arif dalam jadwal pemeriksaan, merupakan strategi penyidik agar lebih konsentrasi pada substansi perkara. "Dari konstruksi dakwaan kita bisa baca di sana. Ada beberapa peran krusial yang akan kami buktikan," katanya.

Silakan baca:
Jokowi: Pejabat Jangan Ladeni yang Mengaku Keluarga Saya
KPK: Lakukan Proses Hukum, Tak Peduli Arif Adik Ipar Jokowi


Febri memastikan lembaganya tidak akan melihat status Arif sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo dalam menangani perkara ini. Ia berujar, penyidikan terus berjalan dan KPK akan membuktikan apa yang sudah tertulis dalam surat dakwaan. "Proses ini akan dilakukan apa adanya. KPK akan melakukan proses hukum," katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

2 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

3 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

3 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

8 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

8 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

9 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

11 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

12 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

16 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

19 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya