TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mendorong semua pemilih dan masyarakat melaporkan segala bentuk kecurangan pada pemilihan kepala daerah serentak 2017 kepada panitia pengawas pemilu. Sebab, mereka memiliki otoritas dalam menangani kecurangan pilkada.
Boy mencontohkan dugaan politik uang, intimidasi, dan perlakuan tidak wajar dalam pemungutan suara bisa segera dilaporkan ke pengawas pemilu. Nantinya, pengawas pemilu memiliki waktu menentukan apakah laporan-laporan yang masuk dapat digolongkan sebagai tindak pelanggaran pemilu. “Mekanisme apa pun yang ditetapkan panwas menjadi patokan utama penyidik menindaklanjuti,” katanya di Mabes Polri, Kamis, 16 Februari 2017.
Selain itu, apabila terjadi sengketa dalam pilkada, Boy meminta proses hukum menjadi cara untuk menyelesaikan. Dia mengimbau para elite politik dan partai politik dapat menjadikan jalur hukum sebagai penyelesaian, misalnya sengketa hasil dari penghitungan suara. Tujuannya agar penyelesaian dilakukan secara bermartabat dan tanpa kekerasan.
Boy menuturkan, ada kemungkinan perselisihan angka sangat tipis di antara para pasangan calon di pilkada. Ini tidak menutup kemungkinan bakal memicu sengketa. Untuk itu, ia memandang penting untuk bersama-sama membangun tekad agar rangkaian pilkada tetap berjalan aman. “Kami bersyukur kualitas demokrasi menunjukkan tingkat partisipasi yang baik,” katanya.
Namun Boy menilai secara umum penyelenggaraan pilkada serentak pada 2017 berjalan dengan aman dan lancar. Kondisi itu tercapai lantaran ada semangat bersama dari petugas penyelenggara pemilu, pengawas, soliditas TNI dan Polri, hingga tingkat pengamanan di masing-masing tempat pemungutan suara.
Boy menambahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan jajaran kepolisian dan TNI untuk mengamankan jalannya pemungutan suara yang diprediksi terjadi dua putaran di sejumlah daerah, seperti DKI Jakarta. Ia mengatakan kerja sama dilakukan dengan tetap netral dan obyektif.
