Tahap Perjalanan Suara hingga ke KPU dan Titik Rawannya

Reporter

Selasa, 14 Februari 2017 08:30 WIB

Ilustrasi surat suara/persiapan Pilkada 2015. ANTARA/Budiyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Berikut ini perlakuan dan perjalanan surat suara dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi. Juga beberapa titik yang rawan kecurangan.


Baca juga:
Pilkada, Dosen Unair: Generasi Muda Cenderung Tidak Golput
Pilkada DKI, Tiap Kandidat Punya Aplikasi untuk Awasi Suara

TPS
(15 Februari 2017, pukul 07.00-13.00 WIB)
Rawan: Pemilih yang tidak memiliki hak pilih tapi ikut mencoblos.

Penghitungan surat suara. Dicatat dalam berita acara.
Rawan: Penggunaan surat suara yang tidak terpakai.

Kantor Kecamatan
(16-22 Februari 2017)
Surat suara dikirim ke kantor kecamatan.
Rawan: Surat suara bertambah atau berkurang. Terutama untuk perjalanan dengan akses yang buruk atau kepulauan.

Rekapitulasi surat suara di kecamatan, ditargetkan seminggu.

KPU Kota
(23-24 Februari 2017)
Surat suara dibawa ke KPU Kota. Penghitungan suara berlangsung dalam dua hari.

Rawan: Surat suara bertambah atau berkurang.

KPU Provinsi
(25-27 Februari 2017).

Surat suara dibawa ke KPU Jakarta. Penghitungan suara berlangsung dalam tiga hari.


GANGSAR PARIKESIT





Advertising
Advertising

Berita terkait

Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

14 Oktober 2017

Menteri Tjahjo: Calon Tak Siap Menang Siap Kalah di Pilkada

Tjahjo Kumolo menakar dari digelarnya pemungutan suara ulang di 71 TPS dalam pilkada 2017 yang kerap diikuti dengan pengerahan massa.

Baca Selengkapnya

Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

22 Mei 2017

Bupati Bekasi Dilantik, Aher: Neneng Ciptakan Pemuda Berkualitas  

Aher berpesan agar Neneng-Eka menciptakan SDM terdidik dan berkualitas sehingga dapat berpartisipasi dalam hiruk-pikuk industri di Bekasi.

Baca Selengkapnya

Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

22 Mei 2017

Penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 Dianggap Lebih Baik  

Penyelesaian sengketa pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi mengalami perbaikan dibanding pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

27 April 2017

Wali Kota Terpilih Haryadi Janji Atasi Intoleransi di Yogyakarta

Sejumlah lembaga pegiat keberagaman menyebut intoleransi di Yogyakarta semakin menguat.

Baca Selengkapnya

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

27 April 2017

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Gayo Lues

Majelis hakim MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

27 April 2017

MK Tolak Gugatan Imam Priyono, KPU DIY: Segera Penetapan

Ketua KPU DIY merekomendasikan agar KPU Kota Yogyakarta segera menetapkan pasangan Haryadi Suyuti-Heroe Purwadi sebagai wali kota terpilih.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

27 April 2017

MK Tolak Gugatan Hasil Pilkada Kota Salatiga  

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan oleh Agus Rudiyanto dan Dance Ishak Palit dalam sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Salatiga.

Baca Selengkapnya

Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

27 April 2017

Biaya Pemilu Serentak Naik 200 Persen, Tjahjo: Tak Ada Efisiensi  

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilu serentak tak ada pengiritan anggaran, justru membengkak 200 persen.

Baca Selengkapnya

MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

26 April 2017

MK Perintahkan Pilkada Ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen  

Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna memberikan waktu 60 hari kerja untuk pemungutan suara ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

26 April 2017

MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Yogyakarta, Haryadi Wali Kota

Keputusan tersebut dicakan oleh Ketua MK Arief Hidayat di Mahkamah Konstitusi, Rabu, 26 April 2017.

Baca Selengkapnya