Kasus E-KTP dari Kamboja, Dirjen Dukcapil Ragu Buat Pilkada

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 13 Februari 2017 14:39 WIB

Ilustrasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP). Dok. TEMPO/Suryo Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan mengaku ragu 36 E-KTP Impor dari Kamboja akan digunakan untuk kepentingan Pilkada. Salah satu alasannya, karena jumlahnya yang terlalu sedikit.

"Pilkada DKI Jakarta saja, pesertanya, sekitar 7 juta lebih, Ini hanya ada 36 kartu," ujar Zudan saat memberikan keterangan pers di Kemendagri, Senin, 13 Februari 2017.

Alasan lainnya, kata Zudan, data yang berada di cip E-KTP impor tersebut dengan data yang berada di database berbeda. Oleh karenanya, apabila E-KTP Impor itu akan digunakan untuk kepentingan Pilkada, pasti tidak akan lolos.

"Apalagi pengawasan di TPS sekarang itu berlapis dan ketat. Belum menghitung yang membawa tim pengawas independen. Terlalu besar resikonya apabila mencoba," ujar Zudan. Zudan menambahkan, mereka yang mencoba menggunakan E-KTP impor untuk kepentingan Pilkada bisa dijerat dengan pasal pemalsuan surat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 55 KUHP.

Baca : Soal E-KTP dari Kamboja, Kemendagri: Musnahkan Blangko Bekas

Ditanyai apa kemumgkinan tindak kejahatan yang bisa dilakukan menggunakan E-KTP impor itu, Zudan menduga E-KTP ilegal itu akan digunakan untuk membuka rekening di bank. Terutama, bank di daerah yang belum bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengecek keaslian E-KTP. Dengan begitu, saat pembuka atau pemegang rekening terjerat perkara, akan sulit ditelusuri dari data di E-KTP itu.

Sebagaimana diberitakan, beberapa hari lalu Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menyampaikan bahwa sebanyak 36 E-KTP illegal atau palsu berhasil masuk Indonesia dari Kamboja. 36 E-KTP tersebut dikirim dari Pnom Penh via jasa ekspedisi FedEx bersama 32 NPWP, 1 buku tabungan BCA, dan 1 kartu ATM.

Kemuculan E-KTP impor itu sendiri sempat membuat heboh. Selain muncul menjelang Pilkada, juga terbaca cip-nya. Hal itu membuat sejumlah pihak menduga E-KTP itu hasil dari meretas server Kemendagri dan akan digunakan untuk kepentingan jahat saat Pilkada.

ISTMAN MP



Simak pula : Soal E-KTP Asal Kamboja, Bea Cukai Kantongi Nama Pelaku

Berita terkait

Polisi Tangkap Rio Reifan 5 Kali karena Narkoba, Sederet Bahaya Konsumsi Sabu

7 hari lalu

Polisi Tangkap Rio Reifan 5 Kali karena Narkoba, Sederet Bahaya Konsumsi Sabu

Artis Rio Reifan kelima kali ditangkap polisi karena kasus narkoba. Apa itu sabu dan bahaya menggunakannya?

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

14 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Kemenhub Imbau Masyarakat Tinggalkan Travel Gelap, Ini 5 Dampak Buruk Menggunakannya

16 hari lalu

Kemenhub Imbau Masyarakat Tinggalkan Travel Gelap, Ini 5 Dampak Buruk Menggunakannya

Hindari risiko fatal dengan travel gelap. Ketahui dampak buruknya, termasuk kecelakaan, asuransi, dan tarif tak jelas.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

17 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Kapolres Jakut Klaim Kawasan Wisata Ancol Aman, Belum Ada Laporan Tindak Kriminal

25 hari lalu

Kapolres Jakut Klaim Kawasan Wisata Ancol Aman, Belum Ada Laporan Tindak Kriminal

Kapolres Jakarta Utara Kombes Gidion Arif Setyawan mengklaim belum ada kerawanan dan berbagai tindak kriminal yang terjadi di kawasan wisata Ancol

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

55 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya