Perantau Asal Wonogiri Diminta Dinginkan Suasana di Jakarta  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 10 Februari 2017 16:46 WIB

Petunjuk arah menuju loket penjualan tiket bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Terminal Pulogebang, Jakarta, 21 Desember 2016. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mematangkan berbagai persiapan jelang peresmian Terminal Pulogebang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Wonogiri - Suhu politik di ibu kota DKI Jakarta tengah menghangat. Para perantau asal Wonogiri, Jawa Tengah, diminta ikut mendinginkan suasana. Di antaranya soal rencana aksi 112 ataupun kondisi umum menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Saat ini terdapat ratusan ribu warga Wonogiri yang mengadu nasib di Ibu Kota.

"Ada lebih dari 200 ribu warga yang merantau ke Jakarta," kata Wakil Bupati Wonogiri Edy Santosa saat ditemui di kantornya, Jumat, 10 Februari 2017. Sebagian besar perantau bekerja di sektor informal, seperti pedagang bakso dan jamu.

Baca: Aksi 112 Kental Aroma Politik, Ini Pesan Kapolri Tito

Menurut Edy, Ibu Kota menjadi tempat bagi warganya untuk mencari nafkah. Sehingga, keamanan di Jakarta sangat dibutuhkan agar perekonomian tetap berjalan normal.

Dia juga meminta agar para perantau tidak melakukan kegiatan yang berpotensi memperkeruh suasana. "Kami menghimbau para perantau ikut mendinginkan suasana menjelang pemilihan gubernur," katanya.

Lagi pula, para perantau tersebut masih tercatat sebagai warga Wonogiri meski telah bertahun-tahun tinggal di Jakarta. Mereka tidak memiliki kepentingan dengan proses pemilihan gubernur di Jakarta. "Yang penting pemilihan berjalan aman dan lancar," katanya.

Baca: Rizieq Temui Wiranto, Aksi 112 Jadi Zikir di Istiqlal

Kepala Kepolisian Resor Wonogiri Ajun Komisaris Besar Ronal Reflie Rumondor mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi keberangkatan warga Wonogiri untuk mengikuti aksi 112. "Sejauh ini tidak ada yang berangkat," katanya.

Kondisi itu juga serupa saat aksi 411 dan 212 di Jakarta lalu. Menurut dia, tidak ada rombongan yang berangkat dari Wonogiri. "Misal pun ada hanya individu dan bergabung dengan rombongan luar kota," katanya.

AHMAD RAFIQ

Simak juga: Sekjen FPI DKI Mangkir, Pengacara: Pak Novel Ada Agenda Lain

Berita terkait

Jumlah Pendatang Baru ke Jakarta Diperkirakan Turun Usai Lebaran 2024

24 hari lalu

Jumlah Pendatang Baru ke Jakarta Diperkirakan Turun Usai Lebaran 2024

Jumlah pendatang baru ke Jakarta diperkirakan akan turun usai Lebaran 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

56 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

CSIS Tanggapi Pemikiran Cak Imin, Gibran dan Mahfud Md: Urbanisasi Itu Keniscayaan, Jangan Dilarang

23 Januari 2024

CSIS Tanggapi Pemikiran Cak Imin, Gibran dan Mahfud Md: Urbanisasi Itu Keniscayaan, Jangan Dilarang

Peneliti CSIS mengkritik pemikiran Cak Imin, Gibran, dan Mahfud Md mengenai urbanisasi dalam debat Cawapres.

Baca Selengkapnya

Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

21 Januari 2024

Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

Jika terpilih, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji akan menaikkan dana desa untuk menekan laju urbanisasi.

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

7 November 2023

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

Hari Wayang Nasional diperingati setiap tahun pada 7 November

Baca Selengkapnya