TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie berharap masyarakat tak menggelar demo menjelang pilkada. Menurut dia, aksi 112 menjelang pilkada sama saja dengan kampanye. “Demo itu bisa ditafsirkan sebagai kampanye untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu,” kata Jimly di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia berencana menggelar aksi pada 11 Februari 2017. Aksi yang diberi nama 112 ini digadang-gadang bertajuk “doa bersama” untuk mendapatkan pemimpin yang baik saat pilkada DKI pada 15 Februari mendatang.

Baca juga:
Aksi 112, Begini Penolakan Ulama Muhammadiyah dan NU Depok
Ini Imbauan PP Muhammadiyah Soal Rencana Aksi 112

Menurut Jimly Asshiddiqie, bagaimanapun kemasannya, aksi tersebut tak layak dilakukan karena direncanakan digelar di Masjid Istiqlal atau di Monas. “Menurut aturan itu tidak boleh kampanye di rumah ibadah, fasilitas pendidikan, dan fasilitas pemerintah,” tuturnya.

Jimly Asshiddiqie menilai masyarakat Jakarta sudah cerdas sehingga tak perlu lagi diimbau atau diyakinkan untuk memilih ataupun tidak memilih pasangan calon tertentu. Ia berpesan agar masyarakat tidak sok pintar dengan memaksakan pilihannya kepada orang lain.

Baca pula:
Rais Aam PBNU Instruksikan Nahdliyin Tak Ikut Demo 112
Jimly Asshiddiqie Sayangkan Ormas Mengalami Politisasi

”Tidak usah kita merasa calon pemilih itu orang bodoh semua hingga perlu diyakinkan. Enggak perlu takut orang lain akan menang. Tidak usah merendahkan orang lain yang tidak memilih seperti kita,” kata Jimly.

Selain itu, waktu aksi yang bertepatan dengan masa tenang kampanye juga tidak pas. Ia berharap masyarakat bisa tenang dan berpikir jernih untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keyakinan, kesadaran, dan hati nurani.

MAYA AYU PUSPITASARI

Simak:
Terancam Dibubarkan, Novel FPI: Aksi 112 Tetap Jalan
Polda Jaya Tegaskan Larangan Aksi Long March 11 Februari