TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Fadli Zon menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional bagi praktisi media. Politikus partai Gerindra itu mengharapkan agar pers di Tanah Air terus berkembang, semakin obyektif, dan terus memainkan fungsi kontrolnya. "Kami berharap bahwa pers bisa menjadi alat kontrol yang kredibel," kata Fadli melalui siaran tertulisnya, Kamis, 9 Februari 2017.

Fadli Zon mengatakan kualitas demokrasi dan jurnalisme itu saling bertautan. Sebab, menurut dia, bukan hanya lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang perlu membenahi diri agar kualitas demokrasi semakin baik. "Namun pers juga harus terus memperbaiki posisinya," ujarnya.

Baca juga:
Jokowi: Mudah Kendalikan Media Mainstream daripada Medsos
Sejumlah Perbedaan Media Arus Utama dan Medsos Versi Jokowi

Fadli melihat, ada berbagai persoalan terkait berkembangnya konglomerasi media saat ini. Kondisi itu, kata Fadli, membuat kepemilikan media jadi terkonsentrasi kepada segelintir pemodal dan membuat pers nasional kesulitan menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi.

Kesulitan itu, Fadli menuturkan semakin bertambah besar manakala para pemilik media ikut terjun ke kancah politik secara langsung. "Tak heran, meskipun hari ini secara resmi sebenarnya tidak ada lagi koran atau media partai, sebagaimana yang pernah berkembang pada tahun 1950-an, kami mendapati media-media kita justru terlihat makin partisan," katanya.

Baca pula: HPN 2017, Jokowi Pusing Berita Hoax di Media Sosial

Fadli menilai, keintiman hubungan pers dengan kekuasaan membuat pers kehilangan fungsi kontrolnya. Sehingga, tantangan pers ke depannya pun semakin berat. Salah satunya, dia menyebutkan, tentang obyektivitas yang menjadi masalah serius saat ini. Persoalan lainnya adalah hoax dan berita-berita palsu.

Di tengah era digital, Fadli mengamati bahwa media online semakin masif, Selain terus berkembang, semua orang dihadapkan dengan berita-berita palsu, hoax yang mengarah ke pencemaran nama baik, fitnah dan sarat nuansa kepentingan politik. Karena itu, ia pun meminta agar hoax dicegah mulai dari hulu. "Mulai dari regulasi provider. Akun-akun palsu dan anonim yang tak bertanggungjawab harus diberantas," kata dia.

FRISKI RIANA

Simak:
Tak Hadiri Panggilan KPK, Yasonna: Saya Bertolak ke Hongkong
Napi Pelesiran Sukamiskin, Ini Temuan Tempo Vs Kementerian