Komnas HAM Bentuk Kantor Perwakilan di Papua Barat  

Kamis, 9 Februari 2017 12:14 WIB

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai memberikan keterangan pers ihwal hasil penyelidikan peristiwa bentrokan antara TNI Angkatan Udara (AU) dengan warga Desa Sarirejo. Keterangan pers itu dilaksanakan di Ruang Pengaduan Komnas HAM, Jakarta, 29 Agustus 2016. TEMPO/Lani Diana.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak dan Asasi Manusia resmi membentuk kantor perwakilan di Manokwari, Papua Barat. Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, lembaganya secara bulat menyetujui pembentukan kantor perwakilan tersebut dalam Sidang Paripurna Komnas HAM pada 8 Februari lalu.

”Komnas HAM secara bulat telah memutuskan menerima naskah akademik untuk pembentukan kantor perwakilan Komnas HAM RI di Manokwari,” ujar Natalius dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 9 Februari 2017.

Menurut Natalius, Komnas HAM sebelumnya telah mengadakan penjajakan mengenai potensi pembentukan kantor perwakilan di Papua Barat sejak 7 Desember 2016. Natalius dan beberapa komisioner kemudian melakukan studi kelayakan. Mereka juga menjalin komunikasi dengan Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

”Ini sebuah upaya yang tidak mudah untuk menghadirkan lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM di tanah Papua, di tengah berbagai usulan dari provinsi lainnya,” kata Natalius.

Menurut dia, pembentukan kantor perwakilan didasarkan pada kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua Barat. Selain itu, dia menilai hingga saat ini masih banyak masyarakat Bumi Cenderawasih tersebut yang sulit menyuarakan hak asasinya kepada pemerintah. Kantor perwakilan akan “jemput bola” terhadap suara masyarakat Papua yang berada di daerah pelosok, seperti lepas pantai, kepulauan, pesisir, pedalaman, dan pegunungan.

Komnas HAM sendiri sebelumnya telah memiliki enam kantor perwakilan yang berada di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Kantor Perwakilan Papua Barat menjadi tanda keseriusan lembaga penegak HAM tersebut terhadap masyarakat di sisi paling Timur Indonesia. “Dua dari tujuh kantor perwakilan ada di Papua,” ujar Natalius.

FRISKI RIANA



Berita terkait

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

11 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

16 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

44 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

49 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

50 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

54 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

57 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

22 Februari 2024

Alasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA

KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.

Baca Selengkapnya