Presiden : Pemerintah Tidak Salah Jika Punya Utang
Reporter
Editor
Rabu, 20 September 2006 19:43 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah Indonesia tidak dapat disalahkan jika terpaksa berhutang. "Bukan Indonesia saja yang berhutang. Saya bukan ingin membenarkan pendahulu saya. Karena Indonesia berhutang sejak masa Soekarno,"ujarnya dalam rapat pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap Rabu (20/) dalam pidato sepanjang 1 jam 45 menit.Ia menambahkan, pemerintah dibenarkan berhutang sepanjang digunakan untuk pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Jika untuk pemerintah melaksanakan kewajibannya, utang itu tidak salah."Yang berbahaya dan salah, ujarnya, utang harus disesuaikan dengan kemampuan membayar dan tidak untuk kepentingan kemakmuran rakyat. "Bukan besar pasak dari tiang," tegasnya.Ke depan, Pemerintah Indonesia menargetkan utang berbanding produk domestik bruto (debt to GDP Ratio) berkurang hingga dibawah 35 persen.Presiden menegaskan, sejak reformasi, debt to GDP Ratio terus berkurang. Tahun 2000, rasio utang berbanding GDP 80% persen, tahun 2004 rasio menjadi 54,6%, tahun 2005 rasio 46,8%, tahun 2006 ratio 37,5%. "Kita berusaha menurunkan rasio itu. Jadi tidak benar pemerintah tidak care terhadap utang."Dilihat dari rasio hutang dibandingkan ekspor brg. "Makin lama makin baik." GDP saat ini ujarnya sebesar Rp 3300 Triliun. Tahun depan diharapkan jadi Rp 3500 Triliun. Income perkapita saat ini US$ 1500/org,padahal ujarnya, saat krisis US$ 1200. "Ini GDP tertinggi dlm sejarah kita." Tahun lalu dibayar separuh Rp 53,5 T. Tahun ini dibayar Rp 35,5T. "Sisanya tinggal segitu lagi."Pemerintah,ujarnya,utang IMF bisa saja dibayar lunas tahun ini tapi karena peringkat daya saing Indonesia yang dikeluarkan Bank Dunia turun dari 44 ke 37. "Jadi cuma separuh"Ia mengaku makro ekonomi Indonesia makin baik. Dilihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran berkurang. Sebaliknya human development indeks,health dan income per kapita naik.Badriah, Tempo