TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu Yandri Susanto mengatakan pembahasan RUU Pemilu bersama pemerintah akan dimulai pekan depan. Ia meminta seluruh fraksi menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sehubungan dengan pembahasan itu.
"Minggu ini batas waktu setiap fraksi memastikan apakah kompilasi daftar inventaris itu sesuai,” kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 8 Februari 2017. Pekan depan akan dimulai rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas DIM oleh semua fraksi.
Baca:
RUU Pemilu, Menteri Tjahjo Setuju Ambang Batas Parlemen Naik
PPP Usul Syarat Partai Mengusung Capres Dinaikkan
Awalnya, politikus Partai Amanat Nasional itu menuturkan terdapat sekitar 2.800 daftar inventaris masalah yang didata. Namun, kemudian disederhanakan menjadi lima isu krusial mengenai sistem pemilu, ambang batas pemilihan presiden, ambang batas pemilihan legislatif, jumlah daerah pemilihan, dan sistem konversi perolehan suara dan kursi dewan.
Ia optimistis pembahasan selesai pada akhir April 2017. Paling lambat, kata dia, undang-undang itu bakal diparipurnakan pada Juni 2017. "Kalau tidak selesai juga, bisa mengganggu tahapan pemilu," ujar Yandri.
Baca juga:
Begini Unjuk Rasa Geruduk Rumah SBY Direncanakan
Ahok Ingin Ketemu, KH Ma`ruf Amin: Saya Sibuk, Banyak Urusan
Sebelumnya, pansus juga telah membentuk panitia kerja yang terdiri atas 19 orang. Panja itu akan mengintensifkan pembahasan RUU dengan pemerintah. Mereka adalah Arief Wibowo, Erwin Moeslimin Singajuru, dan Sirpamadji dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta Rambe Kamarul Zaman, Agun Gundandjar, dan Herifah Sjaifudian asal Fraksi Partai Golongan Karya.
Selain itu, ada Nizar Zahro dan Bambang Riyanto dari Fraksi Partai Gerindra, Fandi Utomo (Fraksi Partai Demokrat), Totok Daryanto (Fraksi PAN), Siti Masrifah (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), Almuzzamil Yusuf (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Achmad Baidowi (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Johnny G. Plate (Fraksi Partai NasDem), serta Rufinua Hotmaulana Hutahuruk (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat).
Ia mengatakan membuka peluang untuk pengambilan suara (voting) jika buntu mengambil keputusan. "Kalau fraksi tidak ada mufakat, pleno pansus dan paripurna tidak diharamkan untuk voting," kata Yandri.
ARKHELAUS W
Berita terkait
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
2 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
2 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
2 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
3 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaDPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
3 hari lalu
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
3 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSuplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional
3 hari lalu
Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.
Baca Selengkapnya