Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan perbedaan pandangan antara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu salah satunya terkait prosedur pengadaan alat utama sistem pertahanan. Orientasi yang berbeda dalam pembelian, menurut dia, bisa memicu silang pendapat.
"Tatkala kita merencanakan pembelian suatu alutsista yang bisa melawan ancaman. Ancaman sudah berubah, (sedangkan alutsista) ini belum sempat terbeli, maka tentu pendapat itu bisa berubah," kata Wiranto dalam kegiatan Coffee Morning di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2017.
Mantan Panglima ABRI itu berniat menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan, terkait pembelian alutsista.
"Masalah panglima dan menhan kan sebenarnya di hadapan teman teman DPR RI jadi tidak usah disebarluaskan," kata Wiranto.
Menurut dia, rapat kerja pemerintah bersama Komisi Pertahanan DPR RI berlangsung wajar dalam konteks pembahasan anggaran. "Kan karena kita bicara dalam konteks pemerintah antara eksekutif dan legislatif, bicara tentang anggaran bagaimana mem-back up alutsista itu," katanya.
Wiranto pun menyebut adanya rapat terbatas khusus untuk mengevaluasi pembelian alutsista. Dia meyakinkan bahwa orientasi pemerintah saat ini adalah menghadapi dinamika ancaman. "(Soal) pembelian alutsista ini waktunya (prosesnya) panjang. Ancaman kepada negeri ini tidak mengikuti panjangnya proses pembelian alutsista," tuturnya.
Gatot sebelumnya mengeluh di depan anggota DPR bahwa kewenangannya terbatas dalam mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran di TNI. Keterbatasan itu lantaran munculnya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015, terutama pada Bab II, di mana posisi panglima disejajarkan dengan kepala unit organisasi (setingkat Kepala Staf TNI) dalam hal penganggaran.
Gatot pun mengaku kecolongan, salah satunya saat pembelian helikopter Augusta Westland AW 101 oleh Angkatan Udara. Pengadaan helikopter itu pun ramai diberitakan, bahkan diketahui belum mendapat persetujuan presiden.
Ryamizard mengatakan peraturan menteri yang dikeluarkannya sudah memenuhi semua kepentingan, dan jelas mencantumkan pemenang hak perencanaan anggaran. "Sudah saya sampaikan, jangan diungkit-ungkit lagi," ujar Ryamizard usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Selasa, 7 Februari 2017.
