TEMPO Interaktif, Jakarta:Penolakan terhadap penggantian Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Brigjen Pol. Drs. Lodewyk,SH, terus meluas. Setelah 13 Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyampaikan sikap ke DPRD setempat awal pekan lalu, Sabtu (12/1) sebanyak 27 orang tokoh dan aktivis menyampaikan hal serupa. Mereka menginginkan agar Lodewyk yang merupakan orang Kalteng asli tetap dipertahankan sampai akhir jabatannya. Kalaupun diganti, penggantinya haruslah orang putra daerah setempat, tidak seperti mantan Kapolda Aceh, Brigjen Pol Ramli Darwis. Keinginan tersebut tertuang dalam salah satu dari sembilan butir pernyataan sikap 27 tokoh dan aktivis kemasyarakatan di Kalteng yang dikoordinir Tuty Dau dari Kelompok Kerja (Pokja) Dayak Bersatu. Pernyataan tersebut dikemukakan kepada pers, dan disampaikan ke DPRD setempat. Diantara tokoh kemarin yang membuat pernyataan adalah Drs.Yansen Binti,MBA (ketua Pemuda Panca Marga), Hariyanto Garang,MS (Universitas Negeri Palangka Raya), Raffles MD.Baddak (Forum Rektor), Drs.Luwyk Dj.Usup (Yayasan Kalimantan Bersatu), Mozelftie Baddak (LMMDD-KT), dan Lalang Kamis (Yayasan Dayak Bersatu). Menurut Tuty Dau, jabatan Kapolda Kalteng selalu diduduki orang dari luar daerah. Ketika konflik terjadi, barulah posisi itu diberikan kepada pejabat dari Kalteng. " Ada kesan bahwa orang Dayak baru menjadi pejabat di daerahnya, bila ada konflik," kata Tuty. Untuk ini Tuty memberikan beberapa alternatif nama pejabat Polda yang merupakan orang asli Kalteng, seperti Kombes Drs. Arjunan Wallan (Kadit Intel Polda Kalteng) atau Kombes Pol Kahayani (Kadit Sabhara Polda Sulawesi Selatan). "Pada kenyataannya, masih banyak orang Kalteng yang mampu memimpin di daerahnya sendiri," katanya. Berkenaan dengan penolakan itu, Kabahumas Mabes Polri Irjen (Pol) Saleh Saaf menegaskan, Polri tidak ingin diintervensi oleh siapa pun, termasuk dalam hal penunjukan Kapolda. Oleh karena itu, keinginan sebagian masyarakat yang menolak pergantian Kapolda Kalteng tidak akan dihiraukan. "Ya biarin aja deh, nggak apa-apa kalau masyarakat di sana menolak. Dahulu, Kapolda Ambon juga ditolak, akan tetapi tetap jalan kan," ujar Saleh yang dihubungi Tempo News Room melalui telepon genggamnya, Sabtu (12/1) malam. Kapolda Kalteng Lodewyk, kata Saleh, memang harus diganti karena sudah memasuki usia pensiun. "Penggantinya ini merupakan putra terbaik yang dimiliki Polri," katanya. Saleh menolak anggapan bahwa persoalan daerah hanya bisa diselesaikan oleh putra daerah saja. Menurut dia, siapa pun dapat menangani persoalan daerah selama dia memiliki kemampuan untuk itu. Dia juga meminta masyarakat agar tidak menafsirkan otonomi daerah dengan hanya menyerahkan persoalan kepada putra daerah semata. "Yang penting, orang yang ditugaskan kesana adalah orang yang telah lulus seleksi Wanjakti, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tidak sektoral maupun primordial,"ujar Saleh. (Karana Wardana/Nunuy Nurhayati/Ant)