TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin menegaskan bahwa Polri tidak melakukan penyadapan terhadap Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) "Polri tidak ada (penyadapan) itu," kata Syafruddin saat ditemui di kompleks Sekretariat Negara Jakarta, Kamis, 2 Februari 2017.

Syafruddin menyampaikan hal itu terkait pernyataan SBY pada Rabu, 1 Februari 2017 yang meminta pihak berwenang untuk mengusut isu penyadapan yang dilakukan terhadap dirinya, seperti disampaikan tim pengacara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Baca juga: BREAKING NEWS, SBY: Telepon Disadap seperti Skandal Watergate

Dalam sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok pada Selasa, 31 Januari 2017, tim kuasa hukum Ahok menyebut memiliki bukti percakapan antara SBY dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ma'ruf Amin.

"Penyadapan tidak bisa sembarangan. Teroris dan gembong narkoba yang kami sadap karena itu ada hukumnya. Kalau tidak ada hukumnya ya tidak boleh," tambah Syafruddin.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Polri akan mengusut pelaku penyadapan itu, Syafruddin hanya menyatakan bahwa ia akan menanyakannya ke anak buahnya.

"Nanti saya cek sama Kapolda Metro ya. Saya nanti cek ke Kabareskrim karena saya baru sampai ini dari luar. Saya belum tahu perkembangan situasi," tambah Syafruddin.

Lihat pula: SBY Benarkan Menelepon Ma`ruf Amin, Bicarakan Agus-Sylvi

Sebelumnya SBY menyatakan bahwa isu penyadapan terhadap dirinya bukan merupakan delik aduan sehingga pihak berwenang tidak perlu menerima pengaduan dari dirinya untuk bisa melakukan pengusutan sebab ketentuan penyadapan sudah dijelaskan dalam perundang-undangan.

"Jadi saya antara yakin dan tidak yakin saya disadap. Kalau betul disadap, ada Undang-Undang ITE, di Pasal 31 disebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyadapan, dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp 800 juta," kata SBY.

Simak juga: Soal Isu Penyadapan, Jokowi: Itu Urusan Pengadilan

SBY lalu menegaskan saat ini "bola" persoalan bukan ada pada dirinya atau Ma'ruf Amin atau Ahok dan kuasa hukumnya.

Menurut dia, "bola" persoalan kini berada di penegak hukum. "Bola sekarang bukan ada pada saya, bukan di pak Ma'ruf Amin, bukan di pak Ahok dan pengacaranya, tapi di Polri dan penegak hukum lain. Kalau ternyata yang menyadap adalah institusi negara, bola berada di Pak Jokowi," kata SBY.

ANTARA

Baca juga:
Luhut Bertemu Ketua MUI Ma'ruf Amin, Presiden Jokowi: Baik...
Ahok Minta Maaf: Luhut, Kapolda, dan Pangdam Temui Ketua MUI