INFO JABAR - Sekolah-sekolah di Indonesia harus ramah anak dan anti terhadap kekerasan. Kasus tewasnya mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam kegiatan Mapala telah mencoreng institusi pendidikan.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Prasetyani menyatakan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi dan Pembahasan Program Kerja SMA/SMK Tahun 2017 di Hotel Khatulistiwa, Kabupaten Sumedang, Selasa, 31 Januari 2017. Hadir dalam acara ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi, Koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Wilayah IV Bandung Raya, Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Wilayah IV, serta Kepala Sekolah dan Pengawas SMA/SMK dan SLB Wilayah IV.

Netty berharap kasus tewasnya tiga mahasiswa tersebut mendapat perhatian dari penegak hukum, dan pelakunya dihukum sesuai dengan aturan. “Hal itu terjadi karena ada unsur senioritas dan junioritas,” katanya.

Menurut dia, untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan di sekolah, harus dikembangkan tiga aspek, yaitu hardware, software, dan brainware.

Dari aspek hardware, caranya mengajak siapa pun terlibat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan, misalnya dengan memajang papan bertuliskan “Jika Anda Melihat Kekerasan atau Menjadi Korban Kekerasan, Lapor ke Kepala Sekolah”. Nomor handphone kepala sekolah ditulis, begitu juga nomor lembaga rujukan layanan, seperti P2TP2A setempat dan nomor kepolisian.

Software, berupa pembinaan dengan mengangkat empat tema besar, yaitu pengasuhan, komunikasi, literasi media, dan kesehatan reproduksi. Sedangkan brainware, peran utama ada pada kepala sekolah, guru, dan guru BK dalam mendidik perilaku anak.

Selain itu, kata Netty, siswa harus dibekali literasi yang bagus. Kemampuan membaca, mengolah, dan mengelola sebuah informasi, sehingga menjadi solusi untuk permasalahan yang dihadapi. “Jadi ketika seseorang memiliki kemampuan literasi, setidaknya dia akan survive untuk berinteraksi dalam pergaulan yang lebih luas,” ucapnya. (*)