Presiden Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua OJK Muliyaman D Hadad, Menko Perekonomian Darmin Nasution memberi penghargaan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo Ganjar Pranowo dalam kategori Penggerak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Teladan 2016 saat pertemuan awal tahun dengan para pelaku industri jasa keuangan di Istana Negara, Jakarta, Jumat 13 Januari 2017. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo menuturkan menjadi gubernur di suatu wilayah harus mampu menyatukan arah kepentingan nasional dengan daerah. Dengan hak dan kewajibannya, koordinasi harus terus dijaga antara gubernur dan Menteri Dalam Negeri. “Kalau gubernurnya lemah, Menteri Dalam Negeri lemah,” kata Syahrul di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 30 Januari 2017.
Syahrul mengatakan gubernur bisa melakukan diskresi. Namun diskresi itu harus mampu dipertanggungjawabkan. Ia mencontohkan, jika ekonomi di suatu wilayah sedang lemah, seharusnya jangan dipaksakan untuk memungut pajak. Namun pemerintah harus mengeluarkan insentif-insentif yang merangsang pertumbuhan ekonomi.
Menurut Syahrul, seorang gubernur harus mampu memberikan pelayanan secara efektif kepada masyarakat. Gubernur adalah pengendali pemerintahan. “Tidak boleh ada kebijakan dari presiden yang tidak dilakukan gubernur,” kata dia. Sehingga pendekatan koordinasi harus terus dilakukan.
Gubernur Sulawesi Selatan itu mengatakan gubernur juga harus mampu memastikan pemerintah bersama-sama rakyat bisa menyusun solusi untuk masalah di daerah. Pemerintahan harus bergerak bersama rakyat. Bahkan apabila diperlukan seorang gubernur bisa membuat klaster-klaster di daerah untuk memetakan persoalan di setiap wilayahnya.
