Komisi Hukum: Kasus Patrialis Pengaruhi RUU Jabatan Hakim

Reporter

Sabtu, 28 Januari 2017 15:16 WIB

Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar masuk ke dalam mobil tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 27 Januari 2017. KPK menahan Patrialis Akbar dengan mengamankan dokumen pembukuan perusahaan, voucher penukaran mata uang asing serta draft putusan perkara. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Syaiful Bahri Ruray mengatakan tertangkapnya Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar bakal berpengaruh pada pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim. Ini berkaitan dengan latar belakang Patrialis yang pernah berkarier sebagai politikus.

"RUU Jabatan Hakim sedang digodok, saya kira, kejadian ini (Patrialis) akan mempengaruhi RUU yang sementara lagi digodok," kata Syaiful di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu 28 Januari 2017.

Latar belakang politik pun menjadi sorotan. Menurut Syaiful, seorang hakim konstitusi harus memahami hukum, menjadi intelektual sepanjang kariernya, dan harus menjadi negarawan. "Dia harus menulis dan dia harus membaca referensi terbaik tentang hukum. Kalau hakim tidak menguasai itu, akan memengaruhi kualitas keputusan," ujar dia.

Baca: Ada Spekulasi di Kasus Patrialis, Ini Kata Mantan Ketua KY

Ia pun menyarankan agar mekanisme perekrutan hakim dibuat secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung. "Kalau pola rekrutmen dibuat terpadu, saya kira, latar belakang tidak jadi soal. Tapi karakter sangat mempengaruhi," ujar dia.

Sebelum jeratan hukum terhadap Patrialis, pada 2013, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar juga terbukti menerima suap atas sengketa Pemilihan Kepala Daerah Banten. Akil, yang juga pernah menjadi politikus Senayan dari Partai Golkar tersebut, dijatuhi vonis seumur hidup.

Hampir empat tahun berselang, KPK mencokok Patrialis, yang juga pernah menjadi politikus dari Partai Amanat Nasional. KPK mencokok Patrialis atas dugaan suap perkara uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Syaiful, yang juga politikus Partai Golkar, menyatakan tidak setuju apabila jabatan hakim diisi bekas politikus. "Kalau politisi ya politisi saja. Kecuali, kalau politisi itu memiliki bekground hukum yang kuat, dia menulis, dia intelektual," ujar Syaiful.

ARKHELAUS W

Baca:
Kasus Patrialis, Administrator Peradilan Perlu Dievaluasi
Pemerintah Akan Bentuk Tim Seleksi Pengganti Patrialis Akbar

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

4 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya