Antasari Azhar Diminta Ikut Pilkada Gubernur Sumatera Selatan

Reporter

Jumat, 27 Januari 2017 15:20 WIB

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar bersama istrinya setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, 10 November 2016. Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara pada 2009 atas kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain. TEMPO/Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Palembang - Mantan Ketua KPK Antasari Azhar baru saja mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo sehingga ia kembali memiliki hak politik. Pengacara Antasari, Boyamin Saiman, mengatakan kliennya itu diminta berbagai pihak untuk terjun ke politik dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Selatan dalam pemilihan kepala daerah tahun depan atau ikut dalam pemilihan legislatif.

"Pak Antasari sudah diminta untuk berkiprah di Sumsel," katanya, Jumat, 27 Januari 2017. Menurut dia, sebelum mendapat grasi, bekas terpidana kasus pembunuhan tersebut telah diminta oleh Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) untuk maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Tawaran juga datang dari petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Hanura.

Baca juga:
Polri Telusuri Kembali Laporan Antasari Azhar

"Kalau PDIP persiapkan karpet merah istilahnya," ujar Boy, yang juga Ketua Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia. Menanggapi hal itu, Antasari, menurut Boy, belum memutuskan apa pun. Namun ia memastikan akan mengikuti jika dikehendaki oleh masyarakat Sumatera Selatan dalam membersihkan daerah itu dari korupsi. "Prinsip beliau terpanggil untuk berbuat demi kemajuan daerahnya."

Adapun Marzuki Ali, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Unsri, mengaku baru mendengar kabar tersebut. Dengan demikian, ia belum dapat berkomentar banyak karena menyangkut nama organisasi. Namun, menurut dia, bisa jadi dukungan tersebut berasal dari pribadi-pribadi tamatan Unsri. "Mungkin pribadi-pribadi," tuturnya.

PARLIZA HENDRAWAN

Simak:
Patrialis Akbar Ditangkap KPK, Hamdan Zoelva: Sangat Kaget
Patrialis Akbar Ditangkap KPK, Apa Kata Mereka? (01)
Patrialis Akbar Ditangkap KPK, Apa Kata Mereka? (02)






Advertising
Advertising





Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

15 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

15 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

21 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya