Megawati Dilaporkan, Kapolri: Akan Diselidiki

Reporter

Kamis, 26 Januari 2017 07:27 WIB

Ketum PDI P, Megawati Soekarnoputri meneriakkan salam kebangsaan ketika menyampaikan pidato politiknya pada acara HUT ke-44 PDI Perjuangan di JCC, Senayan, Jakarta, 10 Januari 2017. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan menyelidiki perkara dengan terlapor Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

”Kami akan lakukan penyelidikan, mencari peristiwa apakah pidana atau bukan, kalau pidana akan penyidikan,” katanya di STIK, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2017.

Tito menjelaskan, setiap menerima laporan, tahap pertama yang dilakukan polisi adalah melakukan penyelidikan. “Kalau ditemukan bukti penyidikan, akan dinaikkan. Kalau tidak ada, ya, dihentikan,” ujarnya.

Baca juga:
Ini Isi Pidato Megawati di HUT PDIP
Dilaporkan ke Polisi, Ini Isi Pidato Lengkap Megawati

LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama melaporkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Selasa, 24 Januari 2017, gara-gara isi pidatonya saat PDIP memperingati ulang tahun ke-44.

Pidato Megawati dalam acara peringatan ulang tahun pada 10 Januari 2017 itu dituding menodai agama. Baharuzaman dari LSM Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti-Penodaan Agama melaporkan Megawati ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penodaan agama.

Baca pula: Megawati Dilaporkan, PDIP: Referensi Kebangsaan Minim

Dalam laporannya, LSM itu menyebutkan, kata-kata Megawati yang diduga menodai agama adalah “Para pemimpin yang menganut ideologi tertutup memosisikan diri mereka sebagai pembawa ‘self fulfilling prophecy’, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, padahal notabene mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya.”

REZKI ALVIONITASARI

Simak: Dua Kali Mangkir, Bupati Buton Ditangkap KPK di Cengkareng



Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

18 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya