Dugaan Selundupkan Senjata, Sudan Pastikan Tak Ada Penahanan  

Reporter

Rabu, 25 Januari 2017 14:55 WIB

Ilustrasi senjata api. w-dog.net

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Abd Alrahim Alsiddig, memastikan tak ada penangkapan terhadap anggota pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Darfur (UNAMID) dari Kontingen VIII Garuda Bhayangkara terkait dengan dugaan penyelundupan senjata.

"Investigasi memang masih berlangsung. Saya tak bisa memberikan kesimpulan apa pun hingga ada informasi yang lebih lengkap dari otoritas di Sudan," ujarnya, Selasa, 23 Januari 2017. "Tapi saya pastikan semuanya baik-baik saja."

Baca:
Polri Dalami Informasi Polisi Selundupkan Senjata di Sudan
Wiranto: Buat Apa Menyelundupkan Senjata di Sudan

Sebelumnya, ditemukan sepuluh tas berisi seratusan senjata laras panjang dan pistol oleh otoritas bea cukai Bandara Al Fashir, Darfur, di antara bagasi Pasukan Garuda Bhayangkara pada Jumat, 20 Januari 2017. Sebanyak 139 personel Polri tersebut hendak kembali ke Indonesia karena purnatugas dan akan digantikan oleh Kontingen IX Garuda Bhayangkara yang dilepas oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sehari sebelumnya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Brigadir Jenderal Rikwanto sebelumnya juga menegaskan tidak ada penahanan dari Kepolisian Darfur terhadap pasukan yang kini telah kembali ke Super Camp UNAMID. "Kontingen VIII hanya ditahan untuk tak kembali ke Indonesia hingga investigasi selesai."

Untuk mengusut kasus tersebut, Kepolisian RI akan segera memberangkatkan tim investigasi ke Darfur, Sudan. Tim ini akan ikut mengusut dugaan penyelundupan senjata yang menyeret pasukan Garuda Bhayangkara. "Kami akan join collaboration dengan Kepolisian Sudan," kata Rikwanto, Selasa.

ISTMAN MUSAHARUN | DEWI SUCI

Simak pula:
Debat Pilkada DKI, Ini Alasan KPU Pakai Dua Moderator
T
eka-teki Kematian 3 Mahasiswa UII: Disebut Diare, Faktanya..



Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

4 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Anak Pemimpin Sudan Tewas dalam Kecelakaan di Turki

11 jam lalu

Anak Pemimpin Sudan Tewas dalam Kecelakaan di Turki

Anak panglima militer dan pemimpin de facto Sudan meninggal di rumah sakit setelah kecelakaan lalu lintas di Turki.

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

19 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya