Kasus Makar, Esok Polda Periksa Munarman dan Bachtiar Natsir

Reporter

Senin, 23 Januari 2017 20:10 WIB

Munarman. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya telah memanggil Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam Munarman dan Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bachtiar Natsir pada Selasa esok. Mereka akan diperiksa terkait dengan kasus dugaan makar yang menjerat Sri Bintang Pamungkas.

"Besok, mereka akan diperiksa pada pukul 10.00 WIB," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono di kantornya, Senin, 23 Januari 2017.

Baca juga:

Benarkah Sri Bintang cs Makar? Begini Analisis Pakar
Kasus Makar, Masa Penahanan Sri Bintang Diperpanjang


Hal ini juga ditegaskan Imam Besar FPI Rizieq Syihab di depan massa pendukungnya yang menggelar aksi di depan Polda Metro Jaya. Setelah diperiksa dalam kasus tuduhan adanya gambar palu-arit pada uang rupiah baru, Rizieq meminta massa pendukungnya ikut mengawal kasus Munarman dan Bachtiar.

Namun ia juga meminta pendukungnya ikut beraksi dalam sidang penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama yang digelar besok di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan. "Besok ada dua pilihan nih. Separuh ke sidang Ahok (Basuki), separuh ke Polda Metro, karena sidang Ahok enggak boleh dibiarkan," tutur Rizieq.

Rizieq juga mengatakan ia seharusnya diperiksa besok terkait dengan dugaan makar Sri Bintang. Namun pemeriksaan terhadapnya akan diundur menjadi 1 Februari 2017.

Sebelumnya, aktivis Sri Bintang Pamungkas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar bersama tujuh orang lain. Mereka ditangkap sebelum digelarnya doa bersama aksi 2 Desember 2016 yang dilaksanakan di Lapangan Monas.

Dari delapan tersangka makar, hanya Sri Bintang yang ditahan. Awal tahun ini, berkas perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan, tapi dikembalikan ke Polda Metro Jaya karena dinilai belum lengkap. Hingga saat ini, polisi masih memanggil sejumlah saksi, termasuk ekonom Ichsanuddin Noorsy dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal.

EGI ADYATAMA

Simak:
Analis Politik: Jokowi dan SBY Tak Perlu Bertemu
Soal Status Rizieq, Polri: Hanya Masalah Waktu






Advertising
Advertising

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

10 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

11 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

17 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya