Wiranto Minta Ada Anggaran Khusus Pencegahan Kebakaran Hutan

Reporter

Senin, 23 Januari 2017 14:09 WIB

TEMPO/Ishomuddin

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berupaya agar kebakaran lahan gambut yang terjadi di 2015, tidak terulang lagi. Presiden Joko Widodo secara khusus meminta kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan sistem deteksi dini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengatakan ada sejumlah hal yang mesti dilakukan agar proses deteksi dini bisa berjalan. Dari hasil evaluasi, dia menyoroti bahwa persoalan anggaran harus mendapatkan perhatian serius.

"Diharapkan Menteri Keuangan dan Bappenas mengalokasikan anggaran khusus untuk pecegahan kebakaran hutan dan lahan," kata Wiranto dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2017 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 23 Januari 2017.

Baca juga:
Pemeriksaan Rizieq, Polda Pasang Kawat Berduri dan Baracuda
Sulami 'Manusia Kayu': Semoga Ada Keajaiban


Wiranto menilai, dari peristiwa kebakaran lahan 2015 rupanya belum ada anggaran khusus yang dengan jelas dapat digunakan untuk pencegahan. Pemerintah daerah mengalami hambatan saat akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah.

Hal yang menghambat itu, ucap Wiranto, ialah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. "Penggunaan dana itu hanya boleh saat tanggap darurat, sebelumnya belum dapat digunakan," kata dia. Padahal, kata dia, upaya pencegahan merupakan kegiatan yang lebih penting dan menentukan.

Wiranto menegaskan, jika kebakaran meluas akan sangat sulit untuk dipadamkan dan berpotensi menimbulkan kerugian besar. "Kita ketahui bersama pada 2015 kebakaran hutan dan lahan berdampak cukup serius terhadap pembangunan nasional," tuturnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan revisi Peraturan Kementerian Dalam Negeri harus dilakukan supaya kebakaran lahan tak berulang. Menurut dia, aturan itu membatasi gerak kepala daerah saat ingin menggunakan anggaran. "Pemahaman darurat itu juga termasuk kesiagaan terhadap darurat," ucap Siti.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin berharap dengan adanya revisi itu kepala daerah yang wilayahnya terjadi kebakaran lahan bisa leluasa menggunakan anggaran. "Kalau keadaan tanggap darurat sudah bisa digunakan tapi sekarang belum, makanya suka terlambat," kata Alex.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

30 menit lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

32 menit lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

32 menit lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

13 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

15 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

15 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

16 jam lalu

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

17 jam lalu

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh. Berikut harapan Presiden dan Presiden terpilih 2024-2029 itu.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

23 jam lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

1 hari lalu

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

CEO sekaligus Chairman Microsoft Satya Nadella bertemu Jokowi, kemarin. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya