Isu Antraks di Yogyakarta, DPR Minta Pemerintah Serius  

Reporter

Senin, 23 Januari 2017 11:45 WIB

Dinas Pertanian Yogyakarta Waspadai Penyebaran Virus Antraks

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah harus memastikan dugaan penyebaran virus antraks di Kulon Progo, Yogyakarta. Sebab, berita ini menyebar luas dan meresahkan masyarakat.

"Apalagi virus itu dikabarkan telah menelan korban jiwa," kata Saleh lewat pesan pendek, Senin, 23 Januari 2017.

Baca juga: Fakta Vs Hoax Soal Berita Antraks di Yogyakarta

Saleh menuturkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kementerian Kesehatan telah mengambil sampel dan diuji di laboratorium terkait antraks tersebut. Namun, pengumuman resmi belum disampaikan. "Tentu ini tetap menimbulkan tanda tanya," ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional ini berujar dugaan penyebaran virus antraks tidak dapat dianggap remeh. Terlebih, penularannya belum begitu jelas. "Kalau itu betul, tentu ini bisa menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan.

Menurut Saleh, dunia media Indonesia belum terlalu familiar dengan antraks. Termasuk dengan obat-obatan dan alat yang diperlukan demi menyembuhkan korban.

Saleh meminta pemerintah mempelajari kasus-kasus penyebaran antraks yang pernah terjadi di negara lain. Selain itu, menelusuri cara pengobatan yang mereka lakukan.

Antraks, kata Saleh, sudah dianggap sebagai wabah berbahaya. Sehingga WHO sudah memiliki penelitian-penelitian terkait. Hasil penelitian mereka bisa saja dijadikan sebagai referensi awal.

"Kalau tidak salah, tahun 2002 lalu, ilmuwan di Universitas Rockefeller, New York, Amerika Serikat, pernah mengklaim menemukan obat untuk mengatasi antraks. Antibiotik yang diberi nama PlyG Lysin telah pernah diujicobakan dan berhasil. Tetapi tidak diketahui kelanjutan hasil penelitian tersebut. Mungkin, itu pun perlu ditelusuri," ucapnya.

Isu penyakit antraks merebak di Yogyakarta setelah 16 pasien yang terindikasi terjangkit penyakit itu di Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian pun menurunkan tim untuk menyelidikinya.

Awalnya diketahui satu ekor sapi dan 18 ekor kambing mati. Setelah kejadian ini, dilaporkan satu orang warga meninggal.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

4 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya