Batasan Waktu Pidato, Menag Lukman: Tak Masalah

Reporter

Rabu, 18 Januari 2017 04:38 WIB

Presiden Joko Widodo ditemani oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melihat maket Menara baru Masjid Jami Pondok Modern Gontor dalam peresmiannya di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 19 September 2016. Foto/Taufik Arly

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pembatasan pidato menteri sesuai arahan Presiden Joko Widodo tidak menjadi persoalan pelik karena dimaksudkan untuk efisiensi kerja.

"Karena Pak Presiden menghendaki kami bekerja efisien," kata Lukman usai rapat evaluasi di ruang Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017.

Baca juga:
Ada Presiden, Menteri Pidato 7 Menit Saja

Karena itu, Lukman tidak terlalu mempersoalkan surat edaran bernomor B-750/Seskab/Polhukam/12/2016 tersebut. Surat edaran tersebut mengimbau para menteri tidak berpidato lebih dari tujuh menit.

Menag justru berpandangan surat edaran tersebut memiliki tujuan yang baik. Hal yang lebih penting bagi menteri adalah kinerjanya daripada pidato yang lama dan bertele-tele.

Menurut Lukman, surat edaran itu menginatruksikan para menteri untuk lebih menggeber kinerjanya agar optimal. Hal itu lebih baik daripada menteri terlalu lama berpidato tetapi kinerjanya tidak berbanding lurus.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan surat edaran itu meminta para menteri dan pimpinan lembaga yang memberi sambutan saat Jokowi hadir agar berpidato singkat, padat, jelas, dan membicarakan pokok persoalan.

"Presiden selalu tidak mau bertele-tele, langsung pada substansinya, pada inti persoalan," kata Lukman.

ANTARA I S. DIAN ANDRYANTO

SImak:
Menteri Agama Susun Ulang Pembagian Kuota Haji

Berita terkait

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

20 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

9 hari lalu

23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit

Kementerian Agama sedang menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji regular Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

10 hari lalu

Kemenag Bentuk Tim Percepatan Pengembangan Zakat dan Wakaf

Tim ini dibentuk sebagai upaya Kemenag dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi besar yang terdapat dalam zakat dan wakaf.

Baca Selengkapnya

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

21 hari lalu

Idul Fitri 1445 H, Kapolri Singgung soal Toleransi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H. Ia menyinggung tentang toleransi.

Baca Selengkapnya

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

22 hari lalu

Simak Perbedaan Metode Hilal dan Hisab Penentu 1 Syawal Hari Idul Fitri atau Lebaran 2024

Menentukan 1 syawal Idul Fitri atau lebaran terdapat metode hisab dan rukyatul hilal. Apa perbedaan kedua sistem itu?

Baca Selengkapnya

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

23 hari lalu

Sidang Isbat Menjelang Lebaran, Diadakan pada 9 April 2024 hingga Pemantauan Hilal di 120 Lokasi

Sidang isbat akan diawali dengan Seminar Pemaparan Posisi Hilal oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

Baca Selengkapnya

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

24 hari lalu

Jemaah Masjid Aolia Gunungkidul Sudah Rayakan Idul Fitri, Begini Asal Usul Jemaah Mbah Benu

Jemaah Masjid Aolia di Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta telah merayakan Idul Fitri. Bagaimana asal usul jemaah asuhan Mbah Benu ini?

Baca Selengkapnya

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

28 hari lalu

BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

32 hari lalu

Juli 2024, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

Kemenag mewajibkan calon pengantin ikut bimbingan perkawinan. Jika tidak, pengantin tak bisa mencetak buku nikah.

Baca Selengkapnya

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

41 hari lalu

Ditjen Bimas Hindu Bahas Peradilan Agama Hindu dengan PPTKHI

Tercapai tiga rekomendasi yang disepakati 13 PTKH.

Baca Selengkapnya