Rekam Jejak Calon Komisioner KPU dan Bawaslu Ditelusuri  

Reporter

Selasa, 17 Januari 2017 23:01 WIB

Anggota Tim Panitia Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Betti S. Alisjahbana. Dok. Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia seleksi KPU menyerahkan rekam jejak calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penyerahan rekam jejak itu bertujuan agar panitia seleksi (pansel) KPU dan Bawaslu bisa memilih komisioner yang berintegritas dan independen.

"Kami meminta bantuan KPK, PPATK, BIN, dan masyarakat pemantau pemilu untuk melakukan penelusuran rekam jejak. Hari ini, kami sudah dapatkan data-datanya dari KPK," tutur anggota panitia seleksi KPU, Betti Alisjahbana, di Gedung KPK, Selasa, 17 Januari 2017.

Baca juga:
Cara Karawang Damaikan GMBI dan FPI: Pertandingan Sepak Bola
Konflik Ormas, GMBI Bikin Petisi Minta FPI Dibubarkan

Betti menjelaskan, rekam jejak ini penting untuk membantu pansel memilih komisioner yang berintegritas tinggi dan independen. "Karena penyelenggara‎ pemilu harus independen, harus tahan iming-iming, maka masukan ini sangat penting dan jadi pertimbangan," kata dia.

Betti menuturkan, hingga saat ini ada 38 calon komisioner untuk KPU dan 22 calon untuk Bawaslu. Ia mengatakan masing-masing akan dipilih dua kali lipat dari total yang dibutuhkan. Pansel akan memilih 14 calon dari KPU karena yang dibutuhkan 7. Sedangkan komisioner Bawaslu akan dipilih 10 orang karena yang dibutuhkan 5 komisioner. Betti memastikan calon-calon yang terpilih itu benar-benar calon yang terbaik dan tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi. "Kalau memang tidak punya integritas, pasti enggak akan kami loloskan," ucapnya.

Setelah 14 calon komisioner KPU dan 10 komisioner Bawaslu terpilih, pansel akan segera menyerahkan nama-nama yang terpilih ke Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Presiden akan menyerahkannya ke DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper tes.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca juga:
Enam Kejahilan Kaesang terhadap Jokowi di Vlognya
Panglima Gatot: TNI Siap Hadapi Ormas Anti Pancasila

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

12 jam lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

14 jam lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

15 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

18 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

21 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

22 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya