TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri yang terkait dengan pendidikan dan agama membahas pendekatan pelajaran yang memperkuat nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
“Bagaimana pendidikan terkait jati diri keindonesiaan kita yang memang dikenal sebagai masyarakat bangsa yang religius, yang sangat agamis, tapi juga sekaligus sangat memperhatikan keragaman, kemajemukan, kebinekaan,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah menemui Presiden Joko Widodo pada Selasa, 17 Januari 2017.
Menurut Lukman, nilai-nilai kebinekaan tersebut perlu senantiasa dipelihara dan dikembangkan oleh seluruh lembaga pendidikan yang ada di Tanah Air.
Menteri menambahkan, pendidikan agama tetap diperlukan dengan mengajarkan sisi substantif dan esensi nilai-nilai keagamaan secara promotif.
Lukman menilai, jika lembaga pendidikan memberikan pengajaran agama dengan pendekatan konfrontatif, dikhawatirkan dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
”Kalau agama disebarluaskan dengan pendekatan yang konfrontatif, disintegrasi bangsa ini yang justru akan muncul,” kata Lukman mengenai pendekatan pendidikan agama.
Selain Lukman, sejumlah menteri yang datang menemui Presiden adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.
Pemerintah mengatur pendidikan agama melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi tiap-tiap pemeluk agama.
Pada Bab II Pasal 2, dijelaskan pendidikan agama berfungsi membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar-umat beragama.
