TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta kepala daerah di wilayah perbatasan menyiapkan lahan kosong. Lahan itu untuk ditempati anggota TNI yang bertugas di perbayasan. "Saya meminta Mendagri inventarisasi daerah yang pantas ditempati TNI untuk dijadikan sentra ekonomi," kata Wiranto dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2017.

Wiranto menjelaskan, kehadiran anggota TNI di wilayah perbatasan merupakan upaya pemerintah memajukan pos-pos perbatasan. Menurut mantan Panglima ABRI (TNI) ini, ada paradigma baru mengenai penjagaan keamanan di perbatasan. Saat ini, kata Wiranto, kehadiran militer di pos perbatasan bukan lagi menghalau serangan negara lain, tapi justru mencegah ancaman baru, seperti terorisme dan penyelundupan barang ilegal.

Secara khusus, lanjut Wiranto, Presiden Joko Widodo ingin kehadiran militer di perbatasan membantu proses pembangunan ekonomi, terutama swasembada pangan. Nantinya, lahan-lahan kosong yang digunakan TNI akan disulap menjadi sentra ekonomi baru. "Kami ada tugas baru. Tidak cuma mengamankan perbatasan, tapi juga membangun perbatasan," ucap Wiranto.

Pelibatan anggota TNI dalam program pertanian sudah berjalan di wilayah Pulau Jawa. Pendampingan TNI melalui Angkatan Darat di program swasembada pangan dilakukan di Sidoarjo, Jawa Timur, pada September 2015. Pihak TNI mengklaim ada kenaikan hasil panen padi yang signifikan saat TNI melakukan pendampingan.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyatakan,bersedia memberikan lahan kosong untuk dikelola TNI. Irianto menyebut ada beberapa daerah yang bisa ditempati, seperti Simanggalis, Kerayan, Sebatik, dan Delta Kayan. "Kalimantan Utara siap mendukung," ucap Irianto.

ADITYA BUDIMAN