Ketua Umum DPP PPP periode 2016-2021 terpilih, Romahurmuziy setibanya di Gedung KPK untuk menjenguk Suryadharma Ali, Jakarta, 11 April 2016. Suryadharma Ali yang merupakan mantan Ketua PPP terjerat kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2010-2012 dan kini mendekap di Rutan KPK cabang Guntur. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Semarang - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy menyatakan urusan konflik internal partainya akan selesai setelah pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, berujar munculnya kembali dualisme kepengurusan di PPP hanya karena urusan pilkada DKI Jakarta.
“Selesainya (konflik) nanti setelah 15 Februari, setelah pilkada DKI Jakarta selesai,” kata Romy setelah melantik pengurus PPP Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa Semarang, Ahad petang, 15 Januari 2017.
Adapun 15 Februari 2017 yang dimaksud Romy merupakan hari pemungutan suara pilkada serentak 2017, termasuk pilkada di DKI Jakarta. Seperti diketahui, hingga kini, konflik di tubuh PPP belum selesai. Selain kepengurusan Romy, Djan Faridz juga masih mengklaim sebagai pengurus PPP yang sah.
Romy menyatakan, dari 101 pilkada serentak 2017 di Indonesia, hanya di DKI Jakarta yang ada salah satu pasangan calon ke Djan Faridz. PPP kubu Djan Faridz menyatakan dukungan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Adapun PPP kubu Romy mendukung Agus Harimurti dan Sylvia Murni.
Romy menilai ada dua kepentingan yang saling membutuhkan dukungan PPP. “Karena di situ bertemu kepentingan antara pihak yang belum mendapatkan label religius dari salah satu parpol dengan pihak-pihak yang mencantol persoalan untuk ambil keuntungan politik,” kata Romy.
Atas dasar itulah Romy yakin bila urusan pilkada DKI selesai, konflik PPP juga akan berakhir. Romy berani menjamin ucapannya karena yang menjadi persoalan dualisme PPP hanya terkait dengan urusan Pilkada DKI Jakarta. “Itu urusannya bukan PPP, tapi P4, yaitu PPP Pilkada DKI,” ujar Romy.
Romy meyakini kubunya merupakan pengurus sah PPP. Sebab, realitas hukum dan politik sudah ia genggam sejak setahun sebelum muktamar di Pondok Gede Jakarta. Adapun jika kini muncul lagi persoalan dualisme kepengurusan, itu hanya soal permainan citra. “Ada yang berusaha menggunakan kesempatan Pilkada DKI untuk eksis sekaligus narsis,” kata Romy sambil tersenyum.
