TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pegawai negeri sipil yang bekerja di Gedung Sate dibuat heran oleh kehadiran sepuluhan orang yang masih bergerombol di kantor Gubernur Jawa Barat tersebut. Seragam mereka janggal. Mereka tak mengenakan seragam batik, tapi warna coklat khaki, layaknya seragam PNS Bandung yang dikenakan di hari biasa.

Atribut seragam yang mereka kenakan juga dirasa aneh. Selain warna coklat khaki yang tak wajar, atribut bet di pundak mereka pun ganjil. “Masa tulisannya Dinas Pemerintah Jawa Barat,” kata seorang pegawai kantor gubernur.

Baca juga:
Ini Cara Cegah Dinasti Politik ala Bupati Klaten Terulang

Kepada petugas keamanan, orang-orang itu mengaku hendak menghadiri pengarahan dari gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. “Katanya pegawai baru,” kata Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat, Sapta Yulianto Dasuki, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis 12 Januari 2017.

Petugas Satpol PP iseng kembali menanyai mereka selepas siang. Mereka bungkam. Mereka baru kasak-kusuk setelah diberitahu bahwa tak ada arahan kepada pegawai baru dari Gubernur Jawa Barat pada hari itu. Satu dari mereka menunjuk ke arah satu orang yang menjadi koordinator. Petugas langsung menangkap lelaki berkaos di dekat situ.

Lelaki yang ditangkap diketahui bernama Lalan Suherlan, warga Babakan, Cianjur, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Pada Kamis, 12 Januari 2017, Lalan telah mengkoordinir sekitar 200-an orang ke kantor gubernur Jawa Barat. Orang-orang itu didatangkan untuk ikut acara pengarahan gubernur. Acara direncanakan dihadiri sekitar 645 orang. Mereka yang akan didatangkan secara bergelombang mengantongi Surat Keputusan Pengangkatan PNS sebagai guru, hingga anggota Satpol PP, dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Rupanya agenda 'Pengarahan Gubernur' itu tidak ada. Sebagian sudah kembali ke daerahnya setelah mengetahui agenda itu batal. Seorang korban penipuan, Selly Amelia Suryana Putir, warga Kebon Kopi, Cimahi, yang sehari-harinya ibu rumah tangga, mengaku menyetor uang sedikitnya Rp50 juta.

Simak:
Wali Kota Risma Bakal Malu Jika Terkena Penyakit Ini

“Ada teman ngasih tahu, ada pendaftaran CPNS, diminta ijazah terakhir sama KTP, langsung jadi SK (Pengangkatan PNS), nah selang beberapa hari, keterima SK-nya,” kata dia di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 12 Januari 2017. Dia mengaku, dijanjikan menjadi PNS tapi belum tahu penempatannya. “Belum ada penempatan, masih umum.”

Selly mengatakan, ketua yang mengatur penerimaan pegawai yang diikutinya itu bernama Boni dan Lalan. “Boni itu ketuanya, Ketua Bela Negara, sama Lalan. Bayar, kita dulu diminta Rp 80 juta, cuma saya ngasih Rp 50 juta. Dikasih seragam sama SK, baru 80 persen, kalau mau masuk diminta Rp 5 juta lagi,” kata dia. Dia mengaku mendapat kuitansi dari setoran uang yang diberikannya. “Kuitansinya ada saya gak bawa.”

Lalan yang dituding sebagai koordinator penipuan itu, rupanya serorang petugas satuan polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan Cihampelas. Lalan saat mendampingi ratusan orang yang mengaku sebagai PNS itu, tanpa mengenakan seragamnya. Ia mengenakan kaos warna biru. Ia dibawa oleh polisi yang bertugas sebagai pengawal Gubernur. Lalan hanya menunduk, membuang muka, dan bungkam ketika ditanyai wartawan. Orang yang diduga sebagai 'Ketua' atau otak penipuan kabur. “Namanya Boni, katanya sempat ada di sini, tapi kabur,” kata Sapta.

Setelah penangkapan itu, mobil Lalan digeledah. Di dalam mobil itu terdapat tumpukan berkas, hinga sepucuk pistol revolver dengan peluru karet. Sapta mengatakan, satu dari puluhan dokumen yang ditemukan adalah Daftar Nominatif PNS 2013 yang diteken oleh Sopandi. Di situ disebutkan, Sopandi merupakan Kabid Mutasi, Badan Kepegawaian Daerah, Jawa Barat. Dokumen sudah diperiksa Badan Kepegawaian Daerah dan dipastikan palsu. Sebab, Sopandi saat itu belum Kepala Bidang, dan kini telah pensiun.

Menurut Sapta, puluhan berkas dokumen itu umumnya diteken tahun 2013. Umumnya, tanda tangan dokumen pejabat yang dipalsukan karena terlihat hasil cetakan dari scan tanda-tangan. Sejumlah nama pejabat yang tercantum dalam berbagai berkas itu diantaranya Lex Laksamana, Sekretaris Daerah Jawa Barat lama, Sekretaris Daerah Jawa Barat saat ini Iwa Karniwa, Kepala BKN Regional III Kundarto, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, hingga Sekjen Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Arsyad Tumenggung, hingga Kepala BKN Bima Haria Wibisana.

Asisten Adimistrasi, Sekretariat Daerah Jawa Barat, Muhamad Solihin mengatakan, kasus penipuan CPNS nyaris terjadi setiap tahun. “Kelihatannya seperti periodik setiap awal tahun. Hampir selalu ada kejadian seperti ini,” kata dia saat dihubungi, Kamis, 12 Januari 2017.

Solihin mengaku heran dengan para korban yang diantaranya ada yang bergelar sarjana. Pemerintah juga sudah mengumumkan sejak jauh-jauh hari bahwa penerimaan PNS pun ketika dibuka tidak ada yang dilakuan tanpa tes. “Bahkan kebijakan pemerintah saat ini juga sedang Moratorium, tidak ada penerimaan PNS dari jalur manapun di semua kementerian, bukan hanya Pemda,” kata dia.

Menurut Solihin, menghadapi kasus ini, dalam waktu dekat pemerintah Jawa Barat akan mengirim surat edaran pada semua kabupaten/kota untuk mengingatkan lagi soal sosialisasi penerimaan PNS saat ini, mengingat korban mayoritas berasal dari daerah pinggiran kota. “Kita akan ingatkan lagi,” kata dia.

Soal kasus ini, Solihin mengatakan, akan melakukan evaluasi internal untuk memastikan tidak ada keterlibatan orang dalam pemerintahan dalam kasus ini, selain berkoordinasi dengan penegak hukum untuk penelusuran kasus itu. “Kita harus evaluasi internal, mudah-mudahan tidak ada yang terlibat,” kata dia.

AHMAD FIKRI