Kuota Ditambah, DPR Minta Perbaikan Penyelenggaraan Haji

Reporter

Kamis, 12 Januari 2017 11:26 WIB

Ilustrasi Kakbah/Masjidil Haram/Ibadah Haji. AP

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat Ali Taher Parasong meminta pemerintah meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan haji seiring dengan ditambahnya kuota haji untuk Indonesia. Sebab, dengan penambahan ini jumlah kloter haji menambah menjadi 87 sampai 90-an kloter.

Baca juga: 2017, Kuota Haji Indonesia Naik 52.200

Ali meminta pengurusan visa dan paspor haji sudah selesai enam bulan sebelum jamaah berangkat. Selain itu, dia juga meminta agar tenaga kesehatan ditambah.

Ali juga menginginkan agar personel TNI dan Polri yang dikirim untuk membantu jamaah ditambah. "Kita cuma punya 70 orang, padahal jamaah nyasar dan hilang rata-rata 10-20 orang per jam," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Januari 2017.

Selain itu, yang paling penting untuk diperhatikan pemerintah adalah soal kepastian biaya haji tahun ini dan upaya mengurangi daftar tunggu.

Menurut Ali, Komisi Agama akan menggelar rapat dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh guna membahas hal ini. "Apakah yang diberangkatkan berdasarkan yang memesan lebih dahulu, atau berdasarkan usia," ucapnya.

Jamaah-jamaah yang berusia uzur dianggap layak diberi prioritas diberangkatkan lebih dahulu karena mempertimbangkan resiko kesehatan. "Batasan usia nanti apakah 65 tahun ke atas atau berapa. Ini akan dibicarakan," ujarnya.

Kabar penambahan kuota haji ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kemarin. Menurut Jokowi, kuota haji tahuj ini menjadi 221 ribu.

Jokowi melanjutkan, angka 221 ribu tersebut terdiri atas kuota normal haji Indonesia sebesar 211 ribu dan penambahan sebesar 10 ribu.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

6 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Arab Saudi Terbitkan Aturan Baru Haji 2024 dan Jepang Kucurkan Bantuan untuk Papua

16 jam lalu

Top 3 Dunia: Arab Saudi Terbitkan Aturan Baru Haji 2024 dan Jepang Kucurkan Bantuan untuk Papua

Top 3 dunia pada 2 Mei 2024, di antaranya pelapor yang menuduh Boeing telah mengabaikan cacat produksi 737 MAX, meninggal.

Baca Selengkapnya

Bidik Peziarah di Luar Ibadah Haji dan Umrah, Arab Saudi Kenalkan Platform Nusuk

1 hari lalu

Bidik Peziarah di Luar Ibadah Haji dan Umrah, Arab Saudi Kenalkan Platform Nusuk

Arab Saudi mengundang pelancong menjelajahi budaya, sejarah, dan petualangan di luar perjalanan keagamaan seperti haji dan umrah.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Arab Saudi Terbitkan Smart Card untuk Jemaah Haji Mulai Tahun Ini, Apa Itu?

1 hari lalu

Arab Saudi Terbitkan Smart Card untuk Jemaah Haji Mulai Tahun Ini, Apa Itu?

Arab Saudi menyatakan pihaknya akan memperketat aturan haji tahun ini.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Masalah Kesehatan yang Perlu Diperhatikan Jemaah Haji agar Tak Ganggu Ibadah

2 hari lalu

Masalah Kesehatan yang Perlu Diperhatikan Jemaah Haji agar Tak Ganggu Ibadah

Selama mengikuti ibadah haji, kesehatan dan kebugaran menjadi hal utama yang patut dijaga serta dipertahankan jemaah haji.

Baca Selengkapnya

Yaqut Bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Bahas Upaya Peningkatan Layanan Jemaah

2 hari lalu

Yaqut Bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Bahas Upaya Peningkatan Layanan Jemaah

Pertemuan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah untuk membahas kemudahan layanan bagi jemaah haji Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya