Penambahan Kursi Pimpinan DPR-MPR, PDIP Terserah Megawati  

Reporter

Editor

Elik Susanto

Senin, 9 Januari 2017 19:19 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan partainya menunggu pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Revisi Undang-Undang MD3 inilah yang nantinya mengatur calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

“Kami mendengar bahwa Badan Legislasi telah melaksanakan proses revisi terbatas MD3 yang terkait perubahan komposisi pimpinan DPR dan MPR,” kata Basarah, Senin, 9 Januari 2017.

Baca: Gerindra Setuju PDI Perjuangan Dapat Jatah Pimpinan DPR

DPR mengusulkan perubahan beberapa pasal pada Undang-Undang MD3. Dasar pemikiran perubahan itu, kata Basarah, untuk menyempurnakan sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Yakni, lazimnya pemenang pemilu yang mendapatkan mandat suara terbanyak dari rakyat berada pada unsur pimpinan DPR-MPR.

Basarah mengatakan, apabila revisi undang-undang itu final dan kemungkinan pimpinan MPR dan DPR dari fraksi PDIP akan mendapat tempat yang sama dari fraksi lain, kewenangan untuk menugaskan kader merupakan wewenang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Saat ditanya apakah Megawati telah mengantongi nama calon pimpinan DPR-MPR, Basarah mengatakan partainya masih menunggu perkembangan di DPR. “Kalau perkembangan di DPR MD3 sudah bersifat final, kemudian tata tertib DPR-MPR sudah disesuaikan, baru Ibu Mega akan memutuskan terkait hal itu,” kata Basarah.

Jusuf Kalla: Revisi UU tentang MD3 Urusan DPR

Basarah mengatakan, ada satu bidang yang perlu ditambahkan pada formasi pimpinan DPR. “Saya kira ditambah wakil ketua bidang pemantapan kehidupan kebangsaan,” ujar Basarah. “Ini tugas penting bagi DPR agar segala sesuatu yang menyangkut penyimpangan, DPR harus mengambil peran aktif.”

Basarah menambahkan, MPR juga harus ada wakil ketua di bidang tersebut. Fungsinya, ikut membantu memantapkan kehidupan berbangsa dan nilai-nilai Pancasila. Partai pemenang pemilu harus mendapatkan kesempatan menjadi unsur pimpinan. Asas proporsional ini, kata Basarah, sesuai dengan prinsip demokrasi.

“Saya kira PDI Perjuangan ikut mendorong Undang-Undang DPR dan MPR kita kembali ke azas proporsional, sehingga suara rakyat yang dimandatkan ke partai politik tertentu mendapatkan kepercayaan rakyat, tidak sia-sia,” kata Basarah. “Siapa pun pemenangnya nanti, harus fair dalam demokrasi.”

REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

18 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya