TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Setara Institute Hendardi menilai pengakuan Kepala Penerangan Kodam III Siliwangi Kolonel Desi Ariyanto terkait dengan pelatihan bela negara kepada sejumlah anggota Front Pembela Islam (FPI) di wilayah Lebak Banten mempertegas sejumlah kritik terhadap Kementerian Pertahanan dan TNI tentang program bela negara yang dinilai absurd itu.
"Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang anti-kemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara," kata Hendardi dalam siaran persnya, Ahad, 8 Januari 2017.
Hendardi mengatakan pendidikan bela negara tanpa konsep dan pendekatan yang jelas hanya akan melahirkan milisi sipil yang merasa naik kelas karena dekat dengan TNI.
Langkah TNI melatih sejumlah anggota FPI, kata Hendardi, mempertegas dugaan "kedekatan" TNI dengan kelompok Islam radikal semacam FPI. Menurut dia, kedekatan itu hanya akan mempersulit penegakan hukum atas aksi-aksi intoleransi yang dilakukan kelompok ini.
"TNI mengalami disorientasi serius dalam menjalankan peran sebagai aparat pertahanan negara dan elemen yang juga dituntut berkontribusi menjaga kebhinnekaan," kata Hendardi. Ia berujar, meskipun secara legal tindakan TNI melatih FPI bukanlah pelanggaran, secara politik dan etis, tindakan itu dapat memunculkan ketegangan dan kontroversi baru.
Hendardi menduga Presiden Jokowi tidak mengetahui tindakan TNI ini. "Sejak aksi 411 dan 212, saya termasuk yang mendesak Jokowi mendisiplinkan TNI yang tampak memiliki kepribadian ganda dalam menghadapi aksi-aksi yang dilakukan kelompok intoleran," kata dia.
Hendardi menegaskan, jika benar TNI berkolaborasi dengan FPI, pertemuan antara militerisme dan Islamisme akan memiliki daya destruktif lebih serius pada demokrasi. "Jokowi tidak bisa terus berpangku tangan menghadapi situasi ini," ucap dia.
Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi Mayor Jenderal TNI Muhammad Herindra telah mencopot Dandim Lebak karena dia dianggap tidak melapor saat mengadakan pelatihan bela negara di Lebak bersama anggota FPI.
Kepala Penerangan Daerah Militer III Siliwangi Letnan Kolonel Arh M. Desi Ariyanto mengatakan, dalam TNI dikenal adanya sistem satu komando. Perintah yang diberikan atasan harus dilaksanakan bawahan. Demikian pula dengan tugas yang dilaksanakan bawahan harus dilapor ke atasan. "Ini tidak dilakukan Dandim Lebak. Ini fatal. Karena itu, langsung diberi sanksi yang tegas," ujar dia.
