TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan terdapat tiga jenis politik dinasti yang berkembang di Indonesia. Ketiganya, menurut Robert, berpotensi menimbulkan perilaku korupsi.
Jenis dinasti politik pertama ialah regenerasi. "Modelnya seperti arisan keluarga," ucap Endi dalam diskusi mengenai dinasti politik di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 7 Januari 2017.
Ciri dinasti jenis ini ialah kepemimpinan tanpa jeda, yakni satu keluarga memimpin sebuah daerah tanpa jeda. Endi menuturkan contoh nyatanya berada di Kediri. "Dinasti politik di Kediri berlangsung paling lama dalam sejarah, hampir 20 tahun," ujarnya.
Dinasti bermula dari Sutrisno, Bupati Kediri periode 1999-2009. Setelah menjabat selama dua periode, kekuasaan diperebutkan istri pertama dan kedua Sutrisno. Dalam pilkada 2009, istri pertama Sutrisno, Hariyani, menang dan menjabat hingga saat ini. "Saya khawatir periode berikutnya giliran istri kedua yang naik," ucap Endi.
Model dinasti politik lain ialah politik lintas kamar atau cabang kekuasaan. Endi mengatakan model ini terjadi di Aceh, yaitu kursi eksekutif dan legislatif diduduki kakak beradik. "Kontrol check and balance dalam situasi seperti ini berpotensi hilang," ujar Endi.
Jenis dinasti politik terakhir ialah lintas daerah, yakni anggota sebuah keluarga menguasai jabatan strategis di berbagai daerah. Ia menuturkan model dinasti ini terjadi di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.
Menurut Endi, praktek kekuasaan dinasti politik tersebut merugikan masyarakat. "Tidak ada satu pun daerah yang maju dengan dipimpin dinasti politik," kata Endi.
Sependapat dengan Endi, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyatakan dinasti politik berpotensi besar menimbulkan perilaku korupsi. "Dinasti politik cenderung melahirkan korupsi daripada politikus lain yang berkembang tanpa melibatkan keluarga," ujarnya.
