Gubernur Ganjar Pranowo menyalami 1.600 pejabat eselon III dan IV dilantik usai perampingan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah, 30 Desember 2016. Perampingan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Jateng karena dinilai terlalu gendut. Budi Purwanto
TEMPO.CO, Brebes - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terpukul dengan penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini beberapa waktu lalu. Peristiwa itu, merupakan tamparan keras bagi dia selaku gubernur. “Ini pukulan telak bagi saya selaku gubernur,” kata Ganjar di Brebes, Kamis, 5 Januari 2017.
Ganjar menyebut dua kejadian OTT di Kebumen dan Klaten telah mencoreng nama baik Jawa Tengah. Karena itu, Ganjar berencana mengumpulkan kepala daerah dari 35 kabupaten dan kota se-Jawa Tengah di Magelang dalam waktu dekat ini.
Dalam pertemuan itu akan dibahas bagaimana mencegah agar kasus serupa terulang kembali. “Senin besok saya kumpulkan mereka. Bagaimana menyikapi ini. Nanti kami minta masukan dari para kepala daerah,” ujar Ganjar.
Menurut Ganjar, persoalan korupsi di daerah bukan hanya makelar jabatan, tetapi juga persoalan perizinan, potong proyek, dan lainnya. Kedatangan Ganjar ke Brebes juga tak lepas dari upaya dia untuk mencegah kasus korupsi. Di hadapan ratusan pejabat Pemkab Brebes, Ganjar memberi wejangan soal bahaya korupsi.
"Saya ingin mendengar apa respons mrreka terhadap kasus korupsi yang terjadi di Klaten. Saya ingin melihat apakah diam saja, melawan, atau ikut merombak," kata Ganjar.
Bupati Klaten Sri Hartini ditangkap KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada 30 Desember 2016. Sehari setelah penangkapan, KPK mengumumkan penetapan Sri Hartini sebagai tersangka kasus suap. Dia diduga menjual promosi jabatan di pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Pertengahan Oktober lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan kasus dugaan suap proyek senilai Rp 4,8 miliar di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kebumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2016. KPK telah menetapkan lima tersangka di antaranya Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhi Tri Hartanto dan pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen Sigit Widodo. (Baca juga: Korupsi Dinas Pendidikan Kebumen, KPK Ada 2 Tersangka Baru)
